7 April 2020

Sudah Tepatkah Pembebasn NAPI (Koruptor) Dengan Dalil Pencegahan Penyebaran Virus Corona ???

Muhamad Al Fajar (Ketua DPM Unram 2020), Mahasiswa Fakultas Hukum Unram
Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan masalah, selama kita masih bisa menghirup udara segar selama itu pula masalah datang silih berganti dengan berbagai macam latar belakang dalam kehidupan ini, yang menjadi persoalan adalah bukan terletak pada masalah yang ada tetapi bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Sekarang kita lagi menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan, salah satunya adalah wabah virus corona (covid-19) yang menyebar dan menyerang ratusan negara di dunia termasuk negara Indonesia sehingga memakan banyak korban jiwa. Kehadiran virus ini sangat menakutkan bagi ummat manusia, karena penyebarannya terjadi secara massif dan signifikan sehingga membuat keadaan berubah.

Kebijakan untuk melakukan pembatasan aktivitas sosial (social distancing) dan tetap tinggal di rumah (stay at home) sudah di keluarkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat untuk menekan dan memutus rantai penyebaran virus corona (covid-19) ini, bahkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota sudah mengeluarkan surat edaran masing-masing terkait hal tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat supaya warga masyarakat taat dan tertib mengikutinya.

Tetapi, ada yang menarik perhatian, ditengah keadaan yang tidak normal dan memburuk ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Negara Republik Indonesia, Yasonna Laoly berencana ingin membebaskan narapidana umum dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di tengah wabah Covid-19 dengan dalil kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas atau over kapasitas. Menkumham Yasonna laoly juga sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak pidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Kepmen itu di tandatangani pada tangal 30 maret 2020 beberapa hari lalu.

Beliau memperkirakan akan ada sebanyak 30 ribu-an narapidana dan anak pidana akan dibebaskan, pembebasan ini diklaim dapat menghemat angara negara untuk kebutuhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan hingga Rp 260 miliar (baca berita CNN Indonesia, minggu 05/04/2020 pukul 12:09). Negara ini  makin miskin hingga ingin menghemat biaya dari hak yang jelas-jelas sudah di alokasikan untuk rakyatnya.

Tidak hanya pembebasan Narapidana umum, Kemenkumham juga ingin membebaskan narapidana khusus yaitu para koruptor dengan alasan yang sama yaitu karena penyebaran virus corona dan lapas yang kelebihan kapasitas  melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Pembebasan Napi umum dan Napi koruptor dengan alasan pencegahan penyebaran virus corona dan lapas yang kelebihan kapasitas, sudah tepatkah langkah yang diambil pemerrintah?

Secara prinsip alasannya bisa diterima dan masuk akal, bahkan kebijakan tersebut sudah dipraktekan oleh negara-negara lain sebagai respon terhadap massif nya penyebaran wabah virus corona, seperti Iran dan Brazil. Secara umum jumlah lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas dapat menampung 130.512 (seratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas) orang napi, sedangkan jumlah rill penghuni lapas dan rutan sebayak 269.846 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam) oang napi, sehingga terdapat overcrowded sebanyak 107 persen.

Kondisi tersebut jauh dari kata ideal sehingga alasan kesehatan terhadap dampak penyebaran virus corona dapat diterima dan menjadi valid, apalagi bagi napi dengan tingkat resiko yang tinggi misalnya mereka yang memiliki penyakit bawaan, napi yang sudah berusia diatas 60 tahun  dan rentas terhadap segala jenis penyakit, demi alasan kemanusiaan pembebasan napi umum dengan syarat-syarat tertentu dan beberapa pertimbangan tentu bisa saja diterima.

Tapi secara rasional alasan itu masih memiliki celah untuk bisa di kritik, jika lapas dan rutan di Indonesia kelebihan kapasitas dengan jumlah data yang di paparkan diatas, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan menampung para narapidana supaya mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan yang telah ditentukan, pemerintah harus melakukan inovasi dengan memperbanyak lapas dan rutan di Indonesia sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari banyaknya jumlah narapidana tersebut.

Bukan malah ingin membebaskan begitu saja para narapidana dengan alasan kesehatan, adanya penyebaran virus corona, alasan kemanusiaan dll, karena menurut pandangan penulis yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana dengan bersyarat bukan melakukan pembebasan, remisi itu adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum. Bukan pembebasan kepada orang yang di hukum, karena itu sangat melukai rasa keadilan dan nilai keadilan yang menjadi cita-cita hukum kita.

 Dan ketika alasan yang sama di jadikan acuan atau landasan bagi napi koruptor untuk ikut dibebaskan juga seperti napi umum sangatlah berlebihan dan mengada-ngada, karena rumah tahanan atau sel bagi para koruptor sangatlah jauh berbeda dengan rumah tahanan atau sel napi lain. Di lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat misalnya satu orang tahanan koruptor ditempatkan dalam satu kamar tahanan dengan fasilitas mewah dan lengkap seperti kasur dan tempat tidur yang nyaman, ac, ada kamar mandi di dalam, mereka bisa gunakan untuk mandi air dingin dan hangat sesuai keinginan, ada alat untuk olahraga, banyak buku yang bisa di baca dan masih banyak lagi alat-alat kebutuhan lainnya yang bisa mereka gunakan layaknya orang yang sedang tinggal dirumah sendiri atau bahkan lebih mewah dari itu seperti di hotel.

Mereka ibarat orang-orang yang sedang pindah tempat tinggal saja untuk beberapa tahun kedepan atau lebih tepatnya pura-pura penjara. Keadaan seperti itu bukan hanya di lapas sukamiskin, sebut saja lapas tanjung gusta, Kota Medan, Sumatra Utara. Keadaan tempatnya jauh lebih bagus dan nyaman untuk di tempati oleh para koruptor karena fasilitas yang sangat memadai, harapanya semoga mereka nyaman nya sampai akhir hayat sih di dalam sana biar tidak merugikan banyak orang lagi pas keluar.

Narapidana koruptor sangat di istimewakan oleh pemerintah, itu di buktikan dengan pernyataan dari Menkumham Yasonna laoly pada saat di tanya oleh najwa shihab terkait penempatan napi koruptor di sel, dia menjawab “kebijakan umumnya di seluruh Indonesia sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum, jadi rata-rata dari mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing”, perlakuan itu ibarat para bidadari yang turun dari khayangan dilayani  dan di suguhkan tempat serta fasilitas yang mewah dan lengkap walaupun mereka sudah jelas melanggar hukum, padahal mereka adalah orang-orang tak bermoral lagi biadab  yang telah merugikan keuangan negara dan rakyat Indonesia secara umum demi kepentingan pribadi.

Korupsi adalah tindakan seorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak etis, busuk, rusak, dan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan dari sudut pandang hukum sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi pemerintah tidak boleh memberikan keringanan kepada para koruptor apalagi sampai ingin membebaskannya dari tahanan dengan dalil mencegah penyebaran virus corona, karena itu sangat melukai rasa keadilan bagi banyak orang. Jangan sampai pemerintah ingin memanfaatkan keadaan atau momentum virus corona ini untuk melakukan penyeludupan demi memuluskan kepentingan para elit (kelompok tertentu), Justru dengan tetap adanya para koruptor di dalam sel atau tahanan malah lebih baik untuk kesehatan mereka dan terhindar dari penyebaran virus corona.

Jadi nggak papa lama-lama aja di dalam selnya, kan mewah juga, karena jika mereka keluar dari sel malah potensi tertular virus corona lebih besar. Rencana kemenkumham ingin melakukan revisi PP nomor 99 tahun 2012 tersebut bisa jadi titipan dari para koruptor supaya mereka bisa bebas dan jika revisi itu terjadi sama halnya Dia mendukung para koruptor berkeliaran di negeri ini.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita.jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk narapidana umum.” Pernyataan Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) saat rapat terbatas via teleconference, senin 6/4/2020.

Pemerintah jangan suka bikin ulah dan cari perhatian di tengah keadaan darurat seperti ini, fokus aja untuk mengurus pencegahan virus corona, lebih memperhatikan lagi keadaan dan kebutuhan rakyat sendiri jangan hanya kepentingan para elit yang diurus. Oh iya, untuk pernyataan nya yang di akhir tulisan saya sangat mengapresiasi, karena pikirannya tumben cerdas, hehe. Saya menghargainya karena itu keluar dari mulut pemimpin negara.

Oleh : Muhamad Al Fajar (Ketua DPM Unram 2020), Mahasiswa Fakultas Hukum Unram

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan. Komentar menjadi tanggung jawab pribadi. Pemilihan kata tanpa SARA, fitnah, hoax dan ujaran kebencian, sangat Kami hargai.