8 April 2020

Spirit IMM & Wajah Indonesia (Muhasabah Organisasi Ditengah Gejolak Kebangsaan)

Miftahul Khair (Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 2018-2020)
Miftahul Khair
(Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 2018-2020)
A.    Spirit Perjuangan IMM

Berangkat dari analogi sederhana “Semakin tinggi pohon, maka semakin besar pula angin yang akan menerpanya” seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si “Kader IMM perlu meningkatkan kemampuan kompetensi, memahami identitas gerakan IMM itu sendiri, dan melihat situasi saat ini baik dalam konteks keumatan, keagamaan, maupun kebangsaan yang syarat perkembangan dan dinamika sangat kompleks.  Sehingga diharapkan kader IMM bisa adaptif pada perkembangan tersebut, tetapi tetap berpijak pada identitasnya. IMM harus menyiapkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang moderat untuk menyongsong masa depan dan tantangan yang kompleks”. Sebagai refleksi keberadaan IMM yang kini berusia 56 Tahun merupakan karunia Tuhan yang hendaknya kita syukuri dan terus kita pegang teguh sikap maupun gerakan sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Kolaborasi gerakan kepemudaan, kemahasiswaan, dan kemanusiaan merupakan identitas yang melekat pada kepribadian kader IMM. Hal ini adalah eskalasi penggerak yang berkelanjutan (sustainable) sebagai organisasi yang senantiasa mengabdikan diri sepenuhnya pada kemaslahatan yang lebih besar (keumatan), sebagaimana hal yang pernah diungkapkan oleh seorang guru Bangsa Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (HOS Tjokroaminoto) dalam Triloginya yang masyhur mengatakan bahwa “semurni-murnuinya tauhid, sedalam-dalamnya ilmu pengetahuaan, dan sepintar-pintarnya siasah”. Dari beberapa analogi dan teori diatas dapatlah kita proyeksikan bahwa keberhasilan IMM semenjak berdirinya samapai umur 56 Tahun ini tentu di dasari oleh beragam hal produktif sebagai upaya memaksimalkan eksistensi organisasai. Salah satunya adalah management dan tata kelola sistem kaderisasi yang massif pada level perkaderan formal maupun non-formal, ketertiban mengelola kaderisasi yang sesuai dengan pemabaharuan rule of mode  peradaban (Ijtihad), penguatan kapasitas kemanusiaan di dalamnya berupa kualitas moral (moral force) seperti yang diungkapan oleh Elida Djazman, sehingga besar harapannya kedepan IMM dapat mewujudkan cita cita besarnya yakni “Terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia, menjadi cendekiawan sejati penerus (Ulil-Albab), pelanjut tahta kepemimpinan di Persyarikatan serta berdiaspora pada kepemimpinan Bangsa.

IMM didirikan pada tanggal 14 Maret 1964 yang dipelopori oleh Djasman Al-Kindi dan rekan-rekannya, merupakan gagasan besar yang hanya dimiliki oleh seorang pemikir dan penggerak, dengan harapan di dirikannya IMM bukan berdasarkan kesadaran personal maupun kesadaran kelompok, tetapi kesadaran akan kondisi umat dan bangsa pada saat itu yang sedang bergejolak, dimana kondisi krisis kemanusiaan dan moral mengakar pada tubuh kebangsaan yang kuat, maka kehadiran IMM adalah upaya mewujudkan gerakan-gerakan visioner sebagai rumah peradaban, pembentuk dan penggagas pikiran solutif yang dapat meletakkan kembali nilai kebangsaan dan keumatan.

IMM dalam perjalanan 56 Tahun ini telah banyak memberikan persembahan terbaik untuk Muhammadiyah, Indonesia, maupun untuk masyarakat pada umumnya. Kita tentu membaca bagaimana kiprah dan perjuangan kader-kader IMM yang ikut terlibat dalam dialektika sejarah reformasi, gejolak kepemimpinan otoritarianisme Presiden Soeharto pada saat itu yang kita kenal sampai sekarang adalah Gerakan Reformasi 1998, seluruh mahasiswa, pemuda, Nelayan, Buruh berkumpul atas-nama kepentingan Bangsa Indonesia yang lebih besar. Bahkan pasca reformasi-pun kader-kader IMM ikut merumuskan langkah taktis kebangsaan yang masih dirundung pilu oleh sejarah suram rezim otoriter. Bagaimana tidak, kondisi kebangsaan yang dilematis tersebut membutuhkan kerja pikiran dan fisik kebangsaan secara kolektif untuk menegembalikan energi perbaikan bagi Bangsa.

Disampingi itu IMM sebagai organisasi Islam yang didalamnya konsen mempelajari nilai-nilai ke-Islaman (Religiusitas), sehingga kader IMM tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi kader IMM juga dituntut memiliki kualitas spiritual yang ideal dan moderat. Dalam memperkuat nilai-nilai ke-Islamanya IMM intens melakukan kajiaan dan praktek yang akan menunjang kompetensi spiritual seorang kader. Hal demikian dilakukan oleh IMM sebagai upaya perwujudan penghabaan diri kepada sang pencipta (Allah SWT), bahwa misi mulia ini wajib dilaksanakan sebagaimana perintah dari firman-Nya “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ku” (Q.S Adz-Dzariyat : 56).

IMM yang merupakan organisasi inklusi, dimana keberadaanya bukan hanya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), tapi IMM juga melakukan ekspansi gerakannya diliuar PTM. Hal demikian terbukti dengan adanya 1369 komisariat di Perguruan Tinggi Muhammdiyah, Negeri maupun Swasta (PTM, PTN & PTS) se-Indonesia. Keberadaan tersebut diperuntukan bagi pemuda pemudi Islam yang memiliki niat belajar dan berproses menjadi generasi Islam yang hanif.  Seiring dengan perkembangannya, IMM sejauh ini tentu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi secara bersama dari proses kaderisasi sebagai jantung kehidupan organisasi sampai gerakan-gerakan praksis keumatan yang tidak boleh monoton pada satu frame issue, dengan demikian cita-cita IMM akan terwujud. Bagi penulis, kita dapat merekonstruksikan kembali dasar dan landasan pergerakan kader IMM terutama Tri Kompetensi dasar IMM dan 6 Penegasan dalam ber-IMM.

Religiusitas, kita merefleksikan kembali sebagaimana tujuan utama IMM “Mengusahakan Terwujudnya Akademisi Islam Yang Berakhlak Mulia Dalam Rangka Mewujudkan Cita-cita Muhammadiyah”, tentu ini adalah hal yang sangat berat bagi kader IMM karena hal ini harus selalu di ejewantahkan dalam setiap tindakan dan langkah kader-kader IMM, disamping itu sebenarnya kita sebagai kader IMM memahami tujuan tersebut merupakan identitas kekaderan, bahwa kebaradaan kader IMM merupakan platform kepemudaan, kemahasiswaan, dan keumatan. Cita-cita besar dalam ber-IMM, religiusitas yang identik dengan nilai-nilai keislaman/spiritualitas selalu menjadi ciri khas yang membedakan kader IMM dengan kader organisasi lainnya. Amanat dari nilai spiritualitas inilah yang memotivasi IMM untuk aktif melakukan konsolidasi organisasi dan kristalisasi kaderisasi, upaya ini adalah niat ikhlas IMM untuk menyiapkan calon-calon pemimpin Umat dan Bangsa yang berkarakter dengan menjunjung tinggi nilai moral dan mengedepankan akhlak mulia. Oleh karena demikian, IMM sangat tertib membangun dan membentuk kader-kader yang berakhlak mulia tersebut, nilai ke-Islaman inilah yang menjadi identitas aktifitas organisasi IMM.

Intelektualitas, yakni belajar tidak mengenal tempat, waktu, umur, dan kepada siapa kita belajar, yang selama ini selalu di terjemahkan oleh banyak orang adalah “belajar itu di sempitkan hanya pada tataran yang formal saja”, akan tetapi kader IMM ingin membangun paradigm baru atau karangka berfikir yang maju, kader-kader IMM diharapkan dapat menafsirkan bahwa belajar itu tidak cukup di bangku formal saja, akan tetapi kita harus memaknainya dengan luas bahwa arti intelektual tersebut merupakan hakikat universal sebagaimana seorang cendekiawan muslim Rafsanjani menyatakan “umat Islam punya tradisi intelektual yang bebas nilai, hal tersebut pernah dibuktikan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim seperti Ghozali, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Itulah hakikat intelektual Islam, yaitu hakikat intelektual universal”. Dengan membangun tradisi intelektual seperti ini, kader IMM diharapkan menjadi cendekiawan dan suritauladan keilmuan yang ideal ditengah masyarakat pada umumnya. belajar yang diartikan oleh IMM tentu tidak hanya berada diruang-ruang formal, tetapi di semua tempat yang tidak terbatas oleh ruang maupun waktu bisa diartikan sebagai proses pembelajaran jika hal tersebut punya nilai produktif dan positif. Kesadaran inilah yang dibangun oleh IMM untuk dapat menciptakan kader-kader yang sesuai dengan moto hidupnya yaitu“ Anggun Dalam Moral Unggul Dalam Intelektual, Dan Kokoh Dalam Spiritual”.

Humanitas, hal ini selalu identik dengan kesadaran sosial yang harus dimiliki oleh kader IMM, memperbanyak jaringan/relasi sosial, bersahabat dengan siapapun, dan pro-aktif menggalang aksi kemanusiaan universal. Kader IMM dalam menggapai tujuannya harus mampu mengembalikan citra IMM dan Muhammmadiyah, sebagaimana pelopor Muhammmadiyah yang memiliki jiwa sosial tinggi, mengejawantahkan telogi pembebasan (Q.S Al-Ma’un : 1-7) pentingnya menyantuni anak yatim, kaum fakir miskin, dan dhuafa pada masa itu, K.H. Ahmad Dahlan menerjemahkan perintah ini sebagai semangat baru dalam membebaskan manusia dari keterjajahan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Nilai-nilai seperti inilah yang coba di bangun oleh kader IMM dalam membumikan IMM di semua sektor yang ada, hal sederhana kita lihat, namun memiliki impact yang begitu besar di ingatan masyarakat. Humanitas dalam perspektif kader IMM juga merupakan aksi nyata untuk terlibat aktif menyuarakan hak-hak rakyat yang tidak tersampaikan ditelinga penguasa, kondisi ini menuntut kader IMM di semua tingkatan untuk senantiasa melakukan segala hal yang bisa membebaskan manusia dari keadaan yang dzolim, upaya advokasi hingga gerakan lapangan adalah cara kader IMM mengekspresikan dirinya sebagaimana tafsir dari (Q.S Ali-Imron : 104) yaitu menyuruh manusia untuk berbuat yang ma’aruf dan mencegah dari hal yang munkar, di maknai oleh kader IMM.

Dari ketiga hal diatas tentu menjadi yang utama dilakukan oleh setiap kader IMM karena tanpa kita merefleksikan kembali sejarah dan apa yang sudah dilakukan oleh IMM, maka kita tidak akan tau jalan menuju IMM kedepannya. Kata bijak yang di ungkapkan oleh seorang filosof asal Irlandia yang bernama Edmun Burker mengatakan “ Bahwa generasi muda tidak akan mengetahui massa depannya manakala dia tidak mengetahui latar belakang nenek moyangnya”. Ini merupakan alert bagi kita semua, bahwa pentingnya kita mempelajari sejarah sebagai referensi menyusun langkah kedepannya.

Sebagai kader IMM barang tentu tugas mulia dan pengabdian dibutuhkan ke-ikhlasan, upaya memaksimalkan kembali setiap perjalanan kader yang kadang-kadang pasiff memaknai keberadaan dirinya didalam organisasi, maka dari itu diperlukan kembali mengkaji dan merekonstruksikan 6 penegasan IMM :

1.    IMM adalah gerakan mahasiswa Islam
2.    Kepribadian Muhammmadiyah adalah landasan perjuangan IMM
3.    Fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammmadiyah
4.    IMM adalah organisasi mahasiswa yang syah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara.
5.    Ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah
6.    Amal IMM adalah lillahita’alla dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat

B.    Wajah Indonesia kita

Berangkat dari buku yang ditulis oleh Prof. Moh. Amien Rais yang berjudul Selamatkan Indonesi”" ia mengungkapkan bahwa Indonesia kini ibaratkan rumah tua yang didalamnya tersimpan permata dan kekayaan yang melimpah yang tidak pernah tertata rapi, bahkan dikala orang datang bertamu dengan legowonya mempersilahkan tamu untuk memilih sendiri hidangan dan isi dapur yang ada. Tanpa kita sadari bahwasanya tamu yang datang ini dapat menguras tanpa membekas segala yang ada di dalam rumah tersebut”, dari perumpamaan yang diuraikan diatas dapatlah kita gambarkan bahwa ditengah kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, dengan tangan terbuka kita memberikan kepada orang lain tanpa berpikir bahwa segala hal yang dimiliki oleh Indonesia seandainya dikelola dengan baik, maka penderitaan rakyat tidak akan pernah sampai sejauh ini. Artinya, dengan modal kekayaan alam yang kita miliki, ketimpangan dan distribusi kesejahteraan rakyat akan mudah kita dapatkan. Namun hal demikian seolah jauh panggang dari api, bagaimana tidak, mental para elit-elit bangsa kita yang cenderung inlander dan hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, golongan tertentu dan sebagainya, sehingga rakyat menjadi tumbal dari kufurnya keadaban dan moral para elit kita. Padahal kita mengetahui secara bersama bahwa amanat konstitusional Undang-Undang telah menjamin kesejahteraan bagi rakyat dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada (pasal 34).

Indonesia Merupakan Negara dengan sistem demokrasi yang memiliki makna dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, ini adalah simbol dari Negara Indonesia yang selama ini masih akut di definisikan oleh nahkoda Bangsa ini, disamping itu konsep yang dimiliki oleh Indonesia dengan slogan demokrasi itu tidak lain hari ini yang nampak di pentas peradaban hanyalah demokrasi liberalis dan demokrasi kapitalis. Bagaimana tidak, disetiap perhelatan kontestasi demokrasi tahunan disetiap tingkatan, kita dipertontonkan beragam ekspresi politisi yang macam-macam rupa dan karakter hanya untuk memikat hati konstituen politiknya, dan tidak jarang pula agenda-agenda yang melanggar aturan hingga moral acap kali menjadi hidangan yang biasa diatas pentas publik ini. Tidak jaranga money politik, black campain, dan negative campain menjadi komoditas utama pergulatan politik, sehingga substansi demokrasi yang kita harapkan menjadi ajang duel gagasan, ide, menerjemahkan visi keumatan hilang ditelan oleh hasrat politik yang sangat kuat. Dalam hal ini al-Ghozali saat menulis buku Tahafut Al-Falasifah memberikan perumpamaan yang sangat menggelitik “mereka yang salah dalam memahami politik (al-siyasah) yaitu mengurus tugas keumatan, sama seperti orang yang sedang mencuci kotoran di bajunya menggunakan air kencing”.

Indonesia saat ini dalam kondisi carut marut, ketidak-jelasan akan identitas kebangsaan, kebenaran itu adalaha fakta sejarah, dimana pemimpin Bangsa ini semacam kehilangan marwah keteladanan sebagai pimpinan sebuah bangsa besar (Indonesia). Hal demikian dapat kita cermati bagaimana gagapnya pemimpin bangsa dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyatnya, semisal RUU KPK, RUU KUHP, dan yang terbaru adalah RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja merupakan sederet issue klausal paling strategis diperbincangkan akhir-akhir dekade ini. Desakan dan tuntutan datang dari berbagai pihak, bahkan gelombang aksi protes dan penolakan terhadap hal tersebut sangat massif dilakukan diseluruh wilayah tanah air. Namun pemimpin bangsa beserta lembaga-lembaga struktural kenegeraan lainnya malah menunjukan sikap arogansi atas kebijakan yang mereka putuskan, konspirasi politik yang sangat kuat, semacam sebuah kejahatan yang terorganisir dengan rapi (lingkaran setan). Indonesia ketika merujuk pada dasar negara salah satunya adalah Pancasila dan di korelasikan dengan carut marutnya negeri ini, dapat dikatakan melenceng dari apa yang telah di amanatkan oleh dasar negara tersebut, sila yang ke-lima menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam aritian sederhana, kita dalam mengambil segala keputusan harus berdasarkan landasan kemanusian dan kesejahteraan rakyat bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi, kelompok, parpol, atau segelintir orang saja. Maka, ketika kita merefleksikan kembali bagaimana isi sila-sila berikut, kita akan menemukan ketimpangan antara realitas dan konsep yang dimiliki sebagai Bangsa.

Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kepada kita bahwa dalam membangun dan menyikapi polemik bangsa di Indonesia yang berkemajuan, maka harus berdasarkan nilai asas pedoman yang berasal dari ketuhanan, dimana segala kebijakan memiliki landasan nilai yang di kontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, itu artinya dalam sila pertama saja Indonesia hari ini tidak berdasarkan apa yang telah di amanahkan oleh Pacasila, maka dari itu membangun Indonesia yang maju perlu kita merefleksikan kembali teori dan cara berfikir kita untuk bangsa yang tercinta ini, sehingga dalam memandang wajah Indonesia saat ini anak muda yang telah kehilangan visi dan harapannya kembali punya optmisme dan keyakinan.

Sila Kedua; Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam hal ini landasan negara kita menegaskan bahwa kemanusiaan yang harus selalu di junjung tinggi dalam setiap keputusan negara, itu artinya amanat yang termuat pada sila yang kedua ini, Bangsa sudah seharusnya memberikan kesejahteraan dan mengayomi masyarakatnya demi mencapai kesejahteraan yang termuat pada sila kedua, di samping itu nilai moralitas di bangsa ini juga harus selalu di bangun, karena keputusan tidak dilandasi dengan nilai moralitas maka bangsa ini tidak akan tentu arahnya, sila kedua ini menegaskan bahwa salah satu cara yang harus dilakukan adalah bagaimana nilai moral itu dalam pencapaian keadaban dan karakter untuk rakyatnya, karena bangsa indonesia harus di pimpin oleh pemimpin yang mampu menunjukan keteladanan dan mampu menafsirkan landasan negara tidak hanya secara konsep namun pemimpin bangsa ini harus melakukan purifikasi dan penafsiran secara kontekstual, sehingga tidak menghianati Bangsa dan apa yang menjadi falsafah dalam negeri tercinta ini. Indonesia yang sudah sejak lama di nantikan oleh rakyat akan kesejahteraan itu namun sampai hari ini Indonesia masih dalam kehampaan akan kesejahteraan itu, masih memiliki utang dan bahkan Indonesia dalam catatannya IMF dan Bank Dunia memiliki utang terbanyak di negara bagian asean, itu artinya negara kita Indonesia akan makin di jajah dan di tindas oleh negara-negara yang memiliki modal besar seperti Amerika Serikat.

Sila Ketiga; Persatuan Indonesia, mengatakan bahwa negara Indonesia adalah berbeda-beda namun satu jua, maka dalam mengambil kebijakan negara ini harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan yang luas tanpa mendiskriminasi satu pihak atau menguntungkan pihak lainnya. Indonesia menyadari bahwa kesatuan merupakan modal utama menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan mata maupun yang akan datang. Soliditas kenegaraan semua lapisan maupun elemen anak Bangsa tidak boleh retak hanya karena sola receh dan remeh temeh, apalagi polarisasi karena faktor perbedan pandangan politik, budaya, ras, ataupun agama. Sebab, sila persatuan ini dirumuskan untuk meretas akutnya perdebatan tentang perbedaan yang beragam hal tadi. Namun apa yang kita lihat hari ini bahwa Indonesia tidak lagi berdasarkan pada kesatuan itu, akan tetapi penindasan dan kemiskinan makin merajalela di negeri ini, yang kaya makin kaya raya. Maka dari itu, semboyang yang selama ini kita lupakan adalah Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda, namun tetap satu jua, artinya bukan hanya sekedar slogan dan simbol untk menghiasai pikiran dan memberikan keindahan ketika kita membacanya, seharusnya makna itu menjadi pedoman kehidupan bagi segenap lapisan kebangsaan, yaitu tugas kolektif kitalah untuk memajukan Bangsa ini.

Sila keempat;  Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan, memberikan kesadaran kepada pemimpin bahwa dalam mengurus dan mengatur Bangsa ini dibutuhkan kebijaksanaan yang harus di junjung tinggi dan disadari oleh semua kader Ba    ngsa, sehingga disetiap permusyawaratan apapun lahirlah kebijaksanaan untuk memutuskan hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat yang lebih besar.

Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan perbincangan tentang kesadaran bahwa negara punya tanggung jawab moral mendsitribusikn kedilan yang merata disemua sektor kehidupan, ekonomi, sosial, hokum, politik dan sebagainya. Dengan melihat situasi saat ini yang sedang terjadi, banyak hal yang mesti benahi kembali oleh pemimpin Bangsa, terutama dalam aspek ekonomi kerakyatan dan hukum yang acapkali tebang pilih, terjadi stratifikasi sosial yang sangat tajam, bahkan harapan hidup rakyat kita lumpuh oleh dominasi beberapa orang yang dianggap memiliki harta dan kekayaan satu orang berbanding sepuluh juta orang miskin di Indonesia. Sudah seharusnya nahkoda Bangsa ini sadar akan kebijakan dan tangisan rakyatnya yang merindukan keadilan selama ini, menyadari bahwa Bangsa yang begitu besar ini adalah ladang bagi mereka yang memiliki potensi dan kemampuan untuk membawa Bangsa ini supaya lebih baik dari hari ini, bukan siapa yang pandai menggunakan topeng untuk memuslihati rakyatanya. Kita butuh kekuatan dan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, mampu mengayomi rakyatnya, dan menjadi contoh bagi rakyatnya. Dalam amanah ke lima sila diatas, kita dapat merefleksikan kembali Bangsa ini sudah sejauh mana ia berlayar untuk rakyat Indonesia, tentu masih banyak hal yang belum di implementasikan dan di persembahkan oleh semua pihak demi kemajuan bangsanya, tetapi hal demikian juga bukanlah alasan bagi kita semua untuk terus bergerak melakukan hal-hal yang bisa memberikan efek atau kontribusi kemajuan Bangsa.

Oleh : Miftahul Khair
(Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 2018-2020)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan. Komentar menjadi tanggung jawab pribadi. Pemilihan kata tanpa SARA, fitnah, hoax dan ujaran kebencian, sangat Kami hargai.