12 Maret 2020

Iuran BPJS Batal Naik, Ini Kata Praktisi Hukum Unram

Wakil Rektor II Universitas Mataram, Prof. Dr. Kurniawan, SH. MHum
MATARAM – Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Putusan judicial review MA tersebut direspon praktisi hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Kurniawan, SH. MHum.

Praktisi hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mataram ini mendorong pihak BPJS Kesehatan agar melakukan pungutan besaran iuran sesuai dengan putusan MA.

“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Mahkamah Agung. Sebagai negara hukum, putusan MA itu harus dilaksanakan,” ujarnya pada Kamis 12 Maret 2020 di Mataram,.

Menurutnya, putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ini bersifat final dan mengikat.

Maka dari itu, BPJS Kesehatan harus melaksanakan putusan MA tersebut. Karena jika tidak dilaksanakan, maka masyarakat bisa menempuh upaya hukum semisal melakukan gugatan class action. 

“Begitu MA ketok palu maka BPJS harus melaksanakan, kalau tidak dilakukan bisa dilaporkan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan, MA membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2020.

Penulis : Hadi
Editor : Hadi
Publikasi : Admin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan. Komentar menjadi tanggung jawab pribadi. Pemilihan kata tanpa SARA, fitnah, hoax dan ujaran kebencian, sangat Kami hargai.