13 Februari 2020

Pengangkatan Kasek Diduga Mal Administrasi

Ketua FGII Kabupaten Bima Nukman SPd MSi
KABUPATEN BIMA - Pengangkatan Kepala sekolah (Kasek) di Kabupaten Bima beberapa bulan lalu diduga mal administrasi. Yakni mengangkat Kasek golongan III B yang belum memenuhi syarat administrasi, mengangkat Kasek yang belum mengikuti seleksi Calon Kepala (Cakep) dan mengangkat Kasek yang tidak pernah mengikuti penguatan.

"Dengan dugaan itu kami menilai pengangkatan Kasek mal administrasi," Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kabupaten Bima, Nukman SPd MSi, melalui seluler, Rabu (12/2).

Kata dia, berdasarkan sepengetahuannya bahwa beberapa Kasek yang diangkat tak memenuhi syarat tersebut. Yakni di SMPN 1 Tambora, SMPN 2 Tambora, SMPN 3 Tambora, SDN Kawinda To’i dan SDN Inpres So Na’e.

“Mereka diangkat tanpa NUKS. Padahal sesuai yang disampaikan Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima bahwa Kasek tanpa NUKS akan dicopot karena merugikan sekolah setempat,” terang Nukman.

Dijelaskannya, apa yang dilakukan oleh Kadis Dikbudpora tersebut tidak sesuai dengan aturan dan melanggar Permenbdikbud 6 Tahun 2014 Tentang Penugasan Guru sebagai Kasek.

Selain itu kegiatan penguatan itu bertentangan dengan edaran Mendikbud melalui lembaga seleksi resmi Kasek yang bernama Lembaga Pengembangan Penyeleksi Kepala Sekolah (LPPKS) Solo.

“LPPKS inilah yang sejak Tahun 2016 bekerjasama dengan Kabupaten Bima terkait seleksi dan diklat sekaligus mendapat ijin terkait rekrut Kasek. Tapi lembaga tersebut diremehkan oleh Kadis Dikbudpora,” tegasnya.

Terkait hal itu, pihaknya juga sudah mengadukan ke Ombudsman RI perwakilan NTB, Lembaga Penjamainan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan KASN. Bahkan pihaknya akan melakukan upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ombudsman sudah menanggapi pengaduan itu yakni secepatnya menyurati Bupati Bima, BKD, Baperzakat dan Dikbudpora Kabupaten Bima,” katanya.

Sementara, Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima melalui Sekretarisnya, A Salam Gani MPd menyampaikan bahwa rekrutmen dan pengangkatan Kasek jajaran Pemerintah Kabupaten Bima tak ada yang dilanggar.

"Rekrutmen itu tak ada yang kita langgar. Semua sudah sesuai aturan," tuturnya.

Terkait dugaan Mal administrasi bahwa Kepala sekolah yang dilantik adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan. Salah satunya telah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Sedangkan yang belum memiliki NUKS tidak dilantik sebagai Kasek devinitif. Melainkan mereka hanya dipercayakan sebagai Plt.

"Kalau tak memiliki NUKS itu bukan devinitif. Tapi hanya diangkat sebagai Plt saja," terangnya.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, dan Surat Edaran Kemendikbud melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Nomor 089/D7.17/2019, tanggal 20 Februari  2019 bahwa bagi Kepala Sekolah yang diangkat sebelum tanggal 9 April 2018 diberikan diklat Penguatan  Kepala Sekolah sampai dengan April 2020 mendatang.

"Bagi Kepala sekolah yang diangkat setelah tanggal 9 april 2018 harus melalui proses tahapan Penyiapan Cakep  paling lambat bulan April tahun 2020 mendatang," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dikbudpora ini telah melakukan MoU dengan LPMP NTB untuk melakukan seleksi tes cakep dan diklat cakep. Sehingga sampai batas waktu yang ditentukan semua Plt Kepala sekolah sudah mengikuti rangkaian tersebut sampai bisa medapatkan NUKS.

"Seorang Plt Kepala Sekolah tidak ada syarat khusus harus golongan berapa tidak ada masalah. Karena dia bukan Kasek Definitif," pungkasnya.

Penulis: Syarif
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan. Komentar menjadi tanggung jawab pribadi. Pemilihan kata tanpa SARA, fitnah, hoax dan ujaran kebencian, sangat Kami hargai.