27 Januari 2020

Lombok Barat Raih "B" Pada SAKIP 2019

LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementrian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Lobar meraih predikat B pada penilaian  SAKIP 2019 dengan raihan poin 62,87 (Baik). Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah disaksikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, kepada 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB. Penghargaan dilakukan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).

Prestasi ini menjadi bukti dari komitmen Bupati H. Fauzan Khalid dan jajaran untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar betul-betul efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat Lombok Barat.

Di NTB sendiri, hanya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah saja yang mendapat predikat CC, sisanya meraih predikat B.

Dikonfirmasi usai kegiatan, Bupati H. Fauzan Khalid bertekad bekerja lebih maksimal lagi. Dengan terus melakukan terobosan dan peningkatkan kinerja birokrasi diharapkan predikat lebih baik dapat diraih pada penilaian SAKIP berikutnya.

"Capaian ini sudah optimal, tapi belum maksimal. Target kita BB bila perlu A. Jadi ke depan, kita komit  untuk meningkatkan kualitas kerja kita di tahun ini. Kita akan dorong seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tetap membangun kebersamaan," terang Bupati Fauzan.

Selain NTB, pagi tadi pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah II meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung juga menerima laporan SAKIP 2019.

Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP.

Penerapan SAKIP sendiri menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu, penilaian SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, bebas tapi sopan. Komentar menjadi tanggung jawab pribadi. Pemilihan kata tanpa SARA, fitnah, hoax dan ujaran kebencian, sangat Kami hargai.