31 Januari 2020

WBCC Jalin Silaturrahmi Dengan PLN melalui Gowes dan Bhakti Sosial

MATARAM – Silaturrahmi tidak hanya dilakukan secara formal, namun juga bisa dilakukan dengan berbagai cara atau kegiatan seperti yang dilakukan Korem 162/WB bersama PLN Nusa Tenggara Barat dengan menggelar gowes bersama dengan titik start lapangan Sangkareang dan finish di Kantor PLN, Jumat (31/1/2020).

Menurut Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH. M.Han., gowes Wira Bhakti Cycling Club (WBCC) dengan PLN NTB sebagai salah satu upaya untuk membina komunikasi dengan semua pihak baik instansi pemerintah maupun non pemerintah dengan tujuan terciptanya hubungan dan sinergitas yang baik antar instansi dalam menjalan tugas dan kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain WBCC dan PLN NTB, menyusuri  route lapangan Sangkareang, jalan Pejanggik, Transmart Sweta, belok kiri Rumah Sakit Jiwa Selagalas, Sayang-Sayang, Perempatan Rembiga belok kanan menuju Pasar Gunungsari belok kiri kearah Sandik dan pertigaan meninting belok kiri menuju Ampenan dan finish Kantor PLN jalan Langko Mataram juga diikuti para pecinta olahraga sepeda dari berbagai kalangan termasuk rekan-rekan Wartawan.

Selain itu, kata Danrem, pihaknya bersama para peserta gowes juga memanfaatkan waktu istirahat di cek point PLN Montong untuk melaksanakan kegiatan pembersihan taman rekreasi di Desa Sandik Kecamatan Gunungsari dan menanam bibit pohon di sekitar taman.

“Selain olahraga juga ada kegiatan karya bhaktinya, jadi seperti kata pepatah satu kali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” ujarnya.

Alumnus Akmil 1993 tersebut mengajak dan mengimbau masyarakat agar memanfaatkan waktu untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga setiap hari minimal 30 menit atau satu jam dengan jenis olahraga sesuai dengan hoby.

Penulis : Redaksi
Edito : Rahmat
Publikasi : Admin

Satlantas Polres Lombok Utara Himbau Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

Spanduk Himbauan Tertib Berlalu Lintas
LOMBOK UTARA - Jajaran Satlantas Polres Lombok Utara menghimbau kepeda pengendara kendaraan agar tertib berlalu lintas.

Himbauan ini di sampaikan melalui pemasangan spanduk, salah satunya di simpang empat Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

"Spanduk himbauan tertib berlalu lintas dipasang di simpang empat Pemenang Lombok Utara yang ramai di lalui pengendara," papar Kasat Lantas Polres Lombok Utara AKP I Made Hastina, Jumat (31/1/2020).

Perwira Polisi ini menjelaskan salah satu tujuan pemasangan spanduk himbauan tetrib berlalu lintas jelang piala dunia U 20 di Indonesia, untuk menggairahkan kaum millenial dalam tertib berlalu lintas khususnya pencinta bola.

"Disamping itu, pemasangan spanduk himbuan tertib berlalu lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Lombok Utara juga agar masyarakat luas mengetahui adanya perhelatan akbar sepak bola piala Dunia U 20 Tahun 2021 pelaksanaanya di adakan di Indonesia," tegas Hastina.

Tertib berlalu lintas cerminan dari masyarakat Lombok Utara yang santun di jalan saat berkendara yang berujung pada terciptanya suasana kambtibmas dan terminimalisirnya angka laka lantas.

Penulis : Tamren Rayes
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

30 Januari 2020

Bupati Lombok Utara Lantik 25 Kepala Desa Terpilih

LOMBOK UTARA - 25 Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH.MH. Pelantikan tersebut pertama kali dilakukan di lingkup Pemkab Lombok Utara.

Pelantikan ini berlangsung secara hidmad aman dan nyaman yang di laksanakan di depan Halaman Kantor Bupati Lombok Utara, (30/1/2020).

Pada Pilkades sebelumnya, bahwa Kades terpilih di lantik oleh masing masing Camat, karena Pilkades 2019 diselenggarakan bersama, maka pelantikan pun dilakukan secara serentak.

Sebelum dilantik Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, membacakan sumpah jabatan untuk Kades terpilih.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhayar menyampaikan, intinya momentum seperti ini bagi para Kades di 25 Desa dilantik secara serentak, tentunya ini suatu hal yang merupakan sejarah bagi Kepala Desa, pelaksanaan serentak pelantikan pun serentak, kata Bupati Lombok Utara.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Utara juga menyampaikan,  bahwa diharapkan bagi Kepala Desa harus menjalankan tugasnya dengan baik kepada masyarakat, sesuai dengan sabda Nabi Muhamad SAW.

"Bahwa setiap pemimpin harus amanah, bila pemimpin amanah pada masyarakatnya maka masyarakat pun amanah pada pemimpinnya," tandas Najmul.

Penulis : Tamrin Rayes
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

29 Januari 2020

Pemkab Lombok Barat Canangkan Program Pemda Sapa Desa

Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapim II Kabupaten Lobar
LOMBOK BARAT – Satu lagi program terbaru yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2020 ini. Program ini diberi nama “Pemda Menyapa Desa”. Program ini bertujuan sebagai ajang silaturahim antara Pemkab Lobar dengan pemerintah desa untuk mendekatkan hubungan antara Pemda Lobar dengan masyarakat setempat.

Hal ini disampaikan Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (29/1/2020).

Selain sebagai ajang silaturahmi, kata Ilham, program Pemda Menyapa Desa juga dimaksudkan untuk menyerap berbagai keluhan dan aspirasi di desa. Selanjutnya pemda bisa menyampaikan atau menginformasikan program-program prioritasnya. Tidak hanya itu, pemda juga bisa melakukan pembinaan terhadap desa serta desa juga bisa melakukan konsultasi publik. Kegiatan ‘Pemda Menyapa Desa’, lanjut Ilham,  di antaranya adalah melakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada desa terhadap hal-hal yang dinilai perlu mendapat pembinaan mulai dari pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat bersama.

”Program ‘Pemda Menyapa Desa’ akan dibentuk 4 tim, tim satu akan dipimpin langsung oleh bupati, tim dua oleh sekda , tim tiga dipimpin oleh asisten 1 dan tim empat dipimpin oleh asisten 3,” ujar Ilham.

“Program ini akan dilakukan setiap Jumat, mulai dari tanggal 31 Januari ini, diawali tim satu yang dipimpin bupati sekaligus membuka secara resmi program pemda menyapa desa,” tambah Ilham.

Output dari program ini, harap Ilham, agar permasalahan-permasalah di desa bisa segara dipetakan dan dikanalisasi  sehingga permasalahan tidak menjadi liar. Sering kali, lanjut Ilham, sebagian desa tidak tahu tempat berkonsultasi atau menyampaikan permasalahannya, sehingga banyak kabar-kabar dari luar atau melalui media sosial  yang membuat pemkab geram.

Output lainnya adalah respon pemkab Lobar juga diharapkan lebih cepat dalam membuat program atau kegiatan dalam menyelesaikan persoalan desa dan selanjutnya tersosialisasinya program pemkab yang lebih masif kepada desa.

Penulis : Redaksi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Di NTB, Lombok Barat Yang Pertama Launching SP Online 2020

Launching Sensus Penduduk Online
LOMBOK BARAT – Secara nasional, pencanangan (launching) Sensus Penduduk Online (SP Online) tahun 2020 sudah dilakukan Presiden Jokowi. Launching di daerah sebagian sudah dan sebagian lagi sedang dilaksanakan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 10 kabupaten/kota, baru Kabupaten Lombok Barat yang pertama kali melakukan pencanangan SP Online ini. Kegiatan ini dirangkai melalui acara Rapat Pimpinan (Rapim) II yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung, Rabu (29/1/2020).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Suntono, SE., M.Si mengatakan, launching SP Onine 2020 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 24 Januari di Istana Negara. Respon cepat, sambungnya, ternyata Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah pertama yang melakukan pencanangan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah pertama yang merespon cepat terhadap launching Sensus Penduduk online 2020 ini,” ujar Suntono dalam paparannya di hadapan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati, Hj. Sumiatun, Sekda Dr H. Baehaqi, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD dan seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Suntono menyebut, pihaknya menyelenggarakan kegiatan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah sensus penduduk secara online yang akan dilakukan pada 15 Februari sd.31 Maret 2020. SP Online ini lanjutnya, dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tahap kedua yaitu wawancara dari pintu ke pintu tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Pada SP 2020 ini, di Indonesia baru pertama kali dilakukan dengan metode kombinasi.

Menurut Suntono, mengacu dari SP online ini, ada 54 negara di dunia yang akan turut melakukan sensus dengan metode yang sama. Ini artinya, ada satu langkah terobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia, sehingga diikuti dan diakui oleh banyak negara, meskipun terobosan ini baru saja bermigrasi menggunakan metode kombinasi.

“Kalau di negara lain untuk meng-update diambil dari berbagai macam sumber, tapi itu problemnya banyak sekali. Untung negara kita punya data yang sudah baik secara cakupan maupun kualitas,” puji Suntono.

Terkait SP Online ini, Bupati Fauzan Khalid menilainya sangat penting. Karena seluruh kebijakan data, terutama data kemiskinan dan Usia Harapan Hidup (UHH) akan dijabarkan melalui SP Online ini. Data kemiskinan di Lombok Barat saat ini berada pada posisi 15,22 persen turun menjadi 15,17 persen. Menurut bupati, dari awal sampai kapanpun, merupakan sebuah kewajiban secara masif untuk mendukung pelaksanaan SP online 2020.

“Kalau presiden Jokowi, Jum’at lalu sudah melaunching. Alhamdulillah, kita hari ini akan melaunching Sensus Penduduk Online 2020,” kata bupati seraya menyebut, akan menjadi sebuah kebanggaan kalau pada pelaksanaan SP online ini, masyarakat bisa berinisiatif mendaftarkan diri melalui jalur online.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya akan memberikan imbauan untuk menekan masyarakat secara aktif bisa mengawal dan mendaftarkan diri melalui jalur online.

“Saya berharap sensus penduduk 2020 yang nantinya ada sekitar 80 pertanyaan yang diberikan. Semoga Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS ikut menyadarkan kita akan pentingnya data,” kata bupati.

Launching SP kemudian diikuti dengan pemutaran slide tentang kegiatan sensus.

Selain launching SP Online, pada saat yang bersamaan, digelar pula Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan sebagai kewajiban peran masyarakat dalam pembangunan. Sosialisasi dilakukan oleh Tim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur.

Penulis : Redaksi
Editor : Hadi
Publikasi : Admin

Kodim Dompu Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kodim Dompu Rehabilitasi Hutan dan Lahan
DOMPU - Kodim 1614/Dompu bersama masyarakat menanam 1000  bibit pohon di So Lapompo Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Rabu (29/1/2020).

Penanaman 1000 bibit pohon rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dipimpin Komandan Kodim 1614/Dompu Letnan Kolonel Inf Ali Cahyono, S.Kom, dalam rangka penyelamatan hatan dari kerusakan.

Pada kesempatan tersebut, Dandim Dompu menyampaikan kondisi hutan yang sudah gundul dan memperihatinkan jangan lagi ditambah dengan perusakan yang lebih parah.

"Untuk itu, kali ini kita bersama-sama menanam bibit pohon dalam rangka mengembalikan fungsi hutan dan penyelamatan hutan," ujar Dandim.

Selain itu, Dandim juga mengingatkan warga untuk tidak melakukan penggerahan hutan dengan melakukan perambahan hutan secara ilegal mengingat selain sanksinya tegas dan berat, juga dampak dari tindakan itu akan merugikan kita bersama terutama warga disekitar hutan.

"Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.

Usai memberikan arahan kepada masyarakat, dilanjutkan dengan penanaman 1000 binit pohon di daerah tersebut.

Terpisah, Kepala Penrem 162/WB menyampaikan kegiatan penghijauan tidak hanya dilakukan di Kodim 1614/Dompu, namun juga diseluruh satuan jajaran korem 162/WB sebagai bentuk komitmen TNI khususnya Korem 162/WB beserta jajaran bersama para stakeholder di daerah untuk mencegah, menjaga, melesatarikan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan.

"Jika itu sudah dilakukan maka akan terwujud keseimbangan ekosistem yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hubungan mutualisme diantara semua mahluk hidup," tutupnya.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Polsek Cakranegara Ringkus Terduga Pemerasan

Jumpa Pers di Polres Mataram
MATARAM - Tim Opsnal Polsek Cakranegara menangkap seseorang diduga pelaku pemersan dan pengancaman. Terduga pelaku berinisial MP (19 tahun) warga Dusun Pemangket, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Ia ditangkap kurang dari 24 jam setelah beraksi melakukan pemerasan.

"Kita tangkap kurang dari 24 jam. Kurang lebih 5 jam setelah kejadian," beber Kapolsek Cakranegara, AKP Zaky Magfur di Mataram, kemarin (29/1/2020).

Kronologisnya, korban yang diketahui berasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) melintas di komplek pertokoan Mandalika,Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Pelaku bersama tiga orang rekannya memaksa  dengan kekerasan untuk menyerahkan barang milik korban.

Modusnya, pelaku menyuruh seorang perempuan untuk merayu dan mengajak korban berhubungan badan. Setelah itu, pelaku dan rekannya langsung mendatangi korban dan mengancam korban dengan kekerasan.

" Dia sengaja memasang perempuan untuk mengajak korban berhubungan badan. Terus dia paksa korban menyerahkan barang. Handphone dan dompet terpaksa diserahkan korban karena diperas dan diancam. Ini sudah kejadian tiga kali," paparnya.

Akibat kejadian tersebut. Korban mengalami kerugian Rp 2,8 juta. Setelah menerima laporan. Kepolisian langsung mendatangi TKP. Fakta lapangan dan keterangan saksi. Petugas mendapatkan ciri-ciri pelaku.

Tidak membutuhkan waktu lama. Petugas melakukan pengejaran dan menangkap MP. " Introgasi saksi ciri-cirinya mengarah ke MP dan tiga orang rekannya. MP langsung kita amankan," bebernya.

Sedangkan untuk ketiga rekan pelaku. Zaki mengatakan, penangkapan ketiganya tinggal menunggu waktu. Kepolisian memastikan masih melakukan pengejaran.

"Ketiganya masih dalam pengejaran. Tidak ada masalah identitasnya sudah kita kantongi," katanya.

"Sementara perempuan yang digunakan untuk memancing dan mempengaruhi korban. Kepolisian masih mendalami keterlibatannya. Kita akan dalami. Kita sudah mintai keterangannya," tukasnya.

Di depan petugas. Pelaku terus menundukkan wajahnya. Saat diintrogasi petugas, ia mengakui perbuatannya. Ia dan rekannya nekat melakukan pemerasan. Hasilnya akan digunakan untuk belanja.

"Saya hanya dapat Rp 50 ribu. Yang ngajak itu Iwan. Saya tidak tahu yang cewek dapat bagian berapa," terangnya sambil menundukkan wajah.

Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. MP terancam dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Penulis : Redaksi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Tanah Wakaf Di Sertikatkan, Warga Kijang Datangi Lurah Kekalik Jaya

MATARAM - Sejumlah warga Lingkungan Kekalik Kijang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram mendatangi Kantor Lurah Kekalik  Jaya Kota Mataram, Senin (27/1/2020).

Kedatangan warga yang mengklaim bahwa sebagai ahli waris tanah wakaf merupakan bentuk protes keras karena pensertifikatan atas tanah wakaf oleh Pemerintah Kota Mataram tanpa sepengetahuan para ahli waris.

"Syafrudin, salah satu dari ahli waris, menuturkan tanah Kelurahan Kekalik Jaya dengan luasan 1,3 Ha lebih merupakan milik almarhum ayahnya H. Muhammad Saleh yang di wakafkan untuk kepentingan umum.

Disini saksi kami banyak, orang orang tua sepuh di Kekalik Kijang pada tau kalau tanah Kelurahan ini dulunya wakaf bapak saya, dan diantara saksi ada yang pernah menggarap tanah yang dulunya merupakan sawah ladang " ujarnya.

Syapii, salah seorang warga Lingkungan Kekalik Kijang, menegaskan dirinya siap menjadi saksi bila mana di claim menjadi kepemilikan tanah wakaf Kelurahan Kekalik Jaya.

Karena dulu menurut Syafii orang tuanya sempat menggarap tanah sawah milik H. Muhammad Saleh, sebelum diwakafkan untuk kepentingan umum.

"Saya siap menjadi saksi, kalau tanah Kelurahan Kekalik Jaya, yang dulunya bernama Kelurahan Tanjung Karang benar merupakan tanah wakaf dari H. Muhammad Saleh," ujarnya.

Mantan Kepala Lingkungan di era tahun 1976 H. Syafii dan Kepala Lingkungan Kekalik Kijang H. Nuriman Malik turut mengawal kedatangan ahliwaris dan warga untuk menemui Lurah Kekalik Jaya guna menyampaikan protes dan menuntut pembatalan sertifikat tanah Kelurahan atas nama Pemerintah Kota Mataram karena tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan para ahli waris.

"Lurah kekalik jaya Bilyadil Idul Islam, terkait protes dan tuntutan warga Kekalik Kijang yang menginginkan pembatalan serrifikat berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik dengan mengkoordinasikan dengan Kantor Aset Kota Mataram.

"Jadi claim sepihak warga yang mengaku ahli waris, kami akan pelajari terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan terhadap persoalan ini," tandasnya.

Sertifikat tanah Kelurahan Kekalik Jaya di terbitkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2003 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Mataram.

Tokoh masyarakat Lingkungan Kekalik Kijang H. Muhammad berharap kasus tersebut segera diselesaikan oleh pihak Kelurahan Kekalik Jaya agar tidak menimbulkan polemic dan berujung konflik terhadap warga, tegasnya.

Penulis : Redaksi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

28 Januari 2020

WNA Cina Yang Diisolasi RSUD NTB Negatif Virus Corona

MATARAM - Merebaknya virus Corona membuat seorang turis balita berusia 1,5 tahun yang sempat singgah dari China, diisolasi di RSUD Provinsi NTB. Tindakan ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan menyebarnya virus tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Provinsi NTB, dr. Nyoman Wijaya Kusuma kepada wartawan di Mataram, Senin, 27 Januari 2020 menjelaskan kronologis diisolasinya pasien dari China tersebut.

“Tadi itu kebetulan ada wisatawan yang sakit, dia ke poliklinik, karena kita sudah men-declare medical tourism, disini diinterview. Katanya dia dari China. Wah, kita agak kaget,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pihak RSUD NTB kemudian membawa pasien tersebut ke UGD. Pasien tersebut diketahui mengalami gejala panas dan susah menelan. Namun, tidak ada sesak nafas dan demamnya hanya mencapai 38 derajat celsius.

Dilihat dari gejala ini, Nyoman menegaskan yang bersangkutan tidak memenuhi gejala pengidap virus corona.

Hanya saja, yang bersangkutan tetap saja harus menjalani fase isolasi sebagai langkah kewaspadaan.

“Kita isolasi di sana, kita rawat seperti biasa. Jadi setelah diinterview lebih dalam lagi, dia ke daerah China ini, tidak menetap di sana. Dia hanya melewati saja."

Dia langsung ke India, Bali, ke Gili Trawangan. Sampai di Gili Trawangan itu, dia menginap di Senggigi, agak merasa tidak enaklah, langsung berobat ke sini,” jelasnya.

Nyoman menambahkan, saat ini pihaknya memang telah menyiapkan ruang isolasi khusus untuk mengantisipasi jika ditemukan pasien dengan gejala menderita virus tersebut.

Ia memisalkan, jika ada pasien, khususnya dari luar negeri yang terdeteksi oleh otoritas bandara tiba dengan suhu tubuh yang tinggi, maka pihak bandara menghubungi RSUD NTB.

Penulis : Redaksi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Danrem 162/WB Kunjungi BPBD Loteng Pantau Pendebetan dan Pencairan Dana Stimulan Rehab Rekon

LOMBOK TENGAH - Proses pencairan bantuan dana stimulan dari Pemerintah pusat untuk warga terdampak gempa terus dilakukan hingga batas waktu tanggal 31 Maret 2020. Kaitan dengan itu, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf Dian Aksmiyandita melaksanakan kunjungan ke Kantor BPBD Lombok Tengah sekaligus meninjau dan memantau proses pendebetan dan pencairan dana stimulan yang diberikan oleh Bank Mandiri, Selasa (28/1).

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB dalam wawancaranya dengan wartawan setempat menjelaskan bantuan dana stimulan dari Pemerintah harus sudah terserap oleh masyarakat terdampak gempa dalam bentuk rekening Pokmas sampai tanggal 31 Maret 2020 sehingga tidak menghambat proses percepatan regab rekon.

Menurut Danrem, pembuatan rumah tahan gempa (RTG) membutuhkan proses yang lumayan berat, mulai dari proses verifikasi, penetapan SK, proses pencairan dana hingga mencari tukang bangunan.

"Untuk mencapai target pembangunan 100 persen dengan batas waktu hingga tanggal 31 Maret 2020 membutuhkan tukang yang banyak sehingga harus dilakukan pengecekan dan pengawasan," ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga menyampaikan jumlah warga terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah pada tahap ini sebanyak 655 dari jumlah keseluruhan 10.089 KK.

"Sisa sebanyak 655 KK ini harus segera dibangun setelah menerima dana, dan jangan digunakan untuk kepentingan yang lain," harap Danrem.

Danrem juga mengingatkan para Pokmas, Fasilitator dan Aplikator agar serius dan Maksimal dalam pembangunan RTG dan jangan ada pemikiran  memanfaatkan untuk disalah gunakan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga korban gempa dan Pemerintah.

"Jika ada yang main-main dan mengambil keuntungan  dari proses rehab rekon ini, maka akan diberikan tindakan keras dengan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tandas Danrem 162/WB. dan beberapa Oknum yang nakal sudah ditanggani pihak Kepolisian untuk dilambil langka hukum agar hal hal seperti ini tidak harus terjadi apa lagi dalam situasi Masyarakat kita sedang dilanda musibah.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

27 Januari 2020

Danrem 162/WB Bersama Dandim Lobar Pantau Proses Percepatan Rehab Rekon

LOMBOK UTARA - Upaya untuk mendorong proses pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi warga yang terdampak gempa dengan menfaatkan dana stimulan dari pemerintah pusat terus dilakukan terutama di daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam hal ini, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., berkeliling memantau proses percepatan rehab rekon mulai dari Kecamatan Pemenang hingga Kecamatan Bayan KLU, Senin (27/1).

Kesempatan tersebut juga digunakan untuk memantau pembagian buku rekening dari Bank Mandiri di Desa Rempek dan Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Lombok Utara.

Dalam sambutannya, Danrem 162/WB hari ini dilaksanakan proses penyerahan buku tabungan rehab rekon kepada warga terdampak gempa untuk pembangunan RTG, bukan untuk hal-hal yang lain. Segera membuat Pokmas yang bertanggungjawab untuk mengelola dana tersebut dan mendistribukan material kepada anggota Pokmasnya.

"Setelah pembagian buku rekening ini, langkah berikutnya membuat rekening Pokmas karena batas akhir pembagian dana stimulan bantuan rehab rekon untuk tahap ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2020," papar Danrem.

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga meminta Pokmas untuk memilih Aplikator yang terbaik sehingga pembangunan RTG-nya berjalan aman dan lancar.

"Kepada Perbankan agar melayani masyarakat dengan baik sehingga prosesnya dapat berjalan tepat waktu sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Alumnus Akmil 1993 tersebut juga memberikan penekanan kepada para Fasilitator khususnya Fasiliator TNI POLRI untuk jangan main-main dalam pelaksanaan rehab rekon dan apabila ada indikasi untuk mengambil keuntungan, maka akan diberikan tindakan keras dengan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga pemecatan.

Usai melaksanakan pemantauan pembagian buku rekening tabungan rehab rekon di KLU, Danrem 162/WB bersama rombongan kemudian memimpin rapat koordinasi dalam rangka percepatan rehab rekon RTG ruang rapat Jayang Rana Kantor Bupati Lombok Barat bersama Forkopimda Lobar, Kasi Intel Korem 162/WB, Asisten III Bupati Lobar, Kadis PUPR Lobar, Kadis Perkim Lobar, para Danramil dan Kapolsek, TPK dan korwil Lobar, Kancab Bank BRI mataram dan Kancab Bank Mandiri Mataram.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Bulog dan Kejaksaan Tinggi NTB Teken MoU

MATARAM - Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kantor Wilayah Perum Bulog dengan Kejaksaan Tinggi NTB tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dana Tata Usaha Negara yang bertempat di Aula Gedung Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Senin (27/1).

Kesepakatan Bersama tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Tende SH.,MH., Aspidum Marttiul, SH.,MH, Aspidsus Gunawan Wibisono, SH., MH, Para Kajari se NTB, Kabag TU, sedangkan dari Pihak Perum Bulog adalah Kepala Wilayah Perum Bulog, Supriyanto, serta Pejabat lainnya

Penandatanganan tersebut diawali oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH., dengan Supriyanto selaku Pemimpin Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat.

Kemudian dilanjutkan dengan para Kajari dengan para Kepala Cabang Perum Bulog Daerah, yakni antara Kajari Mataram dengan Kepala Cabang Perum Bulog Kota Mataram, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dengan Kepala Cabang Perum Bulog Praya, Kajari Lombok Timur dengan Kepala Perum Bulog Selong, Kajari Sumbawa Barat serta Kajari Sumbawa dengan Kepala Cabang Perum Bulog Sumbawa, Kajari Dompu dengan Kepala Cabang Perum Bulog Dompu, Kajari Bima dengan Kepala Perum Bulog Kab. Bima.

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menegaskan bahwa Kerjasama tersebut merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diketahui dalam Pasal 30 Undang undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa Kejaksaan berperan bukan saja dibidang hukum Pidana.

Melainkan juga dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi/pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dan meningkatkan peran kejaksaan dalam mendukung performa kinerja Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD termasuk membantu pengamanan dan penyelamatan untuk dipulihkan difungsikan kembali sesuai peruntukannya.

Penulis : Hari
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Kepepet Bayar Tagihan Motor, Buruh Serabutan Curi Hp Anak Kuliahan

Jumpa pers Polres Mataram
MATARAM - Tim Opsnal Polresta Mataram kembali  mengungkap kasus pemberantasan kejahatan jalanan. Petugas menangkap seseorang yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas).

Pelaku berinisial SR (37 tahun) warga Gang Tereng Petung, Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Ia ditangkap setelah mencuri handphone (Hp) milik korban di Jalan Dr Soejono Lingkar Selatan.

Kronologisnya, korban melintas di Jalan Dr Soejono hari rabu (22/1) sekitar pukul 16.30 wita usai pulang kuliah. Saat itu, Hp korban diletakkan di dashboard sebelah kiri.

Kesempatan itu dicium pelaku dan langsung mengikuti korban. Tak berselang lama. Pelaku memepet korban dan langsung merampas Hp milik korban.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 1,5 juta. ‘’ Kejadiannya saat itu memang agak sepi. Dia (pelaku) langsung merampas Hp milik korban,’’ ungkap  KBO Satreskrim Polresta Mataram, Iptu Wahid Joni Atmaja di Mataram, kemarin (27/1).

Penangkapan pelaku tak lepas dari keterangan korban. Korban menerangkan cukup jelas ciri-ciri pelaku. Kemudian plat motor pelaku teringat jelas oleh korban. Keterangan ini memudahkan petugas untuk menangkap pelaku.

‘’ Dari keterangan itu kita lidik. Pelaku berhasil kita identifikasi dari motor yang digunakan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya tanpa perlawanan. Dia dan barang buktinya langsung kita bawa untuk diproses lebih lanjut,’’ jelas Joni. 

Dipengakuannya setelah tertangkap. Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan tindak kejahatan. SR mengaku sedang kepepet untuk membayar tagihan motor. Tanpa berpikir panjang. Ia nekat mencuri Hp milik korban.

‘’ Pelaku ini kepepet untuk membayar tagihan motor. Karena ada kesempatan langsung rampas handphone korban. Tapi handphone itu belum dijual atau digadai keburu ditangkap. Dia ini pekerjaannya buruh serabutan,’’ paparnya.

Joni menghimbau warga dengan banyaknya kejahatan jalanan seperti ini. Warga harus mementingkan kesalamatan. Kemudian juga tidak menaruh barang berharga yang bisa memancing niat pelaku.

‘’ Seperti di dashboard itu. Kan bisa mengundang niat jahat pelaku. Kalau bepergian jangan menaruh barang berharga di tempat yang diketahui. Kalau bisa disembunyikan,’’ jelasnya.

Didepan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Ia mengaku baru pertama kali mencuri. Niatnya, barang curian akan dijual untuk membayar tagihan motor yang akan jatuh tempo. ‘’ Belum saya jual Hp-nya. Saya kepepet untuk cicilan motor. Cicilian motor saya Rp 750 ribu sebulan,’’ terangnya.

Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,
ia disangkakan melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Penulis : Hari
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Lombok Barat Raih "B" Pada SAKIP 2019

LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementrian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Lobar meraih predikat B pada penilaian  SAKIP 2019 dengan raihan poin 62,87 (Baik). Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah disaksikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, kepada 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB. Penghargaan dilakukan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).

Prestasi ini menjadi bukti dari komitmen Bupati H. Fauzan Khalid dan jajaran untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar betul-betul efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat Lombok Barat.

Di NTB sendiri, hanya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah saja yang mendapat predikat CC, sisanya meraih predikat B.

Dikonfirmasi usai kegiatan, Bupati H. Fauzan Khalid bertekad bekerja lebih maksimal lagi. Dengan terus melakukan terobosan dan peningkatkan kinerja birokrasi diharapkan predikat lebih baik dapat diraih pada penilaian SAKIP berikutnya.

"Capaian ini sudah optimal, tapi belum maksimal. Target kita BB bila perlu A. Jadi ke depan, kita komit  untuk meningkatkan kualitas kerja kita di tahun ini. Kita akan dorong seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tetap membangun kebersamaan," terang Bupati Fauzan.

Selain NTB, pagi tadi pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah II meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung juga menerima laporan SAKIP 2019.

Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP.

Penerapan SAKIP sendiri menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu, penilaian SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

26 Januari 2020

Koramil Utan Rhee Bersama Instansi Terkait Laksanakan Reboisasi di Kawasan Hutan Rhee

KABUPATEN SUMBAWA – Hutan di wilayah NTB khususnya di wilayah Pulau Sumbawa kondisinya sudah memprihatikan. Hal tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak dan komunitas pencinta hutan dan lingkungan seperti yang dilakukan Koramil 1607-09/Utan bersama pihak kehutanan, aparat desa Rhee Loka, komunitas trail Rhegee Max Rhee dan adik-adik Pramuka hari ini di kawasan hutan Blok Turen Tawer RTK 60 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, Minggu (26/1).

Kecintaan mereka terhadap hutan dan lingkungan dengan melakukan penanaman 1500 bibit pohon diatas lahan seluar 2 hektar dari berbagai jenis seperti pohon gelumpang, gaharu, mahoni, sukun, kulur, Ara dan bibit pohon beringin.

“Hari ini, kami bersama-sama menanam sekitar 1500 bibit, semoga bibit pohon ini bisa tumbuh dan memberikan manfaat bagi kita semua terutama disekitar kawasan hutan,” ujar Danramil Utan Rhee Kapten Inf Robert Patiploi di lokasi.

Menurutnya, gerakan penanaman bibit pohon tersebut sebagai wujud kepedulian semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kembali hutan yang sudah gundul akibat penebangan hutan secara liar.

“Penanaman ini bertepatan dengan musim hujan, semoga bisa tumbuh subur dan besar, dan tentunya kita jaga bersama untuk kebaikan kita bersama terutama anak cucu kita kedepan,” terangnya.

Sementara Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., saat dikonfirmasi membenarkan kegiatan reboisasi hutan tersebut dan memberikan apresiasi kepada Koramil jajarannya maupun semua pihak yang dengan ikhlas memanfaatkan waktu libur untuk tetap peduli terhadap lingkungan terutama kawasan hutan.

Menurutnya, fungsi hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya disekitar maupun didalam kawasan hutan tentunya dengan pengelolaan hutan yang baik.

“Alhamdulillah sampai saat ini, Kodim bersama instansi terkait masih eksis melaksanakan patroli di kawasan hutan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan dengan harapan dapat menghentikan atau meminimalisir adanya ilegal loging,” tandasnya. 

Kegiatan penanaman bibit pohon tersebut juga dihadiri Camat Rhee Lukmanuddin, S.Sos, Kapolsek Rhee Iptu Ruslan, para Babinsa Koramil Utan Rhee, RPH Utan Rhee BKPH Brang Rea Puncak Ngengas, Plh. Kades Rhee Loka, Komunitas Trail Rhegee Max, Pelajar dan Pramuka serta masyarakat setempat.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

WNA Asal Finlandia Ditemukan Tewas Tersungkur Saat Snorkling di Gili Meno

Foto: Korban WNA asal Finlandia saat di evakuasi oleh petugas, Minggu (26/1).
LOMBOK UTARA - Berdasarkan Laporan Polisi No. LP/03/I/2020/NTB/Res Lotara/Sek Pemenang Team pencari korban WNA Finlandia terdiri dari TNI AL, Polairud dan Basarnas melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Marcus Emil Alexander Lofvtik dititik awal korban tenggelam.

Selanjutnya Team pencari dari tim basarnas melaksanakan penyelaman didepan Seri Resort Gili Meno, Dusun Gili Meno Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, dan berhasil menemukan korban dalam keadaan tersungkur.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto S.I.K. M.Si. menjelaskan, pada awalnya, kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.15 Wita korban yang pada saat itu sedang melakukan trip Snorkeling bersama 13 Orang lainnya ke perairan Gili Meno (turtle point), menggunakan Boat Glass Bottom dengan nama lambung boat Moana.

Korban disadari hilang oleh Boatman pukul 17.15 Wita, Boatman dan temannya langsung melakukan pencarian di daerah sekitar namun tidak ditemukan.

Kemudian langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian dan dilakukan pencarian bersama dengan TNI AL dan Basarnas.

Karena hari semakin gelap dan cuaca yg kurang mendukung akhirnya team pencari menghentikan pencarian, ujar Kabid Humas Polda NTB, Minggu (26/1).

Kemudian pada Hari Minggu 26 Januari 2020 Sekitar pukul 09.00 wita, Team pencari dari TNI AL, Polairud dan Basarnas kembali melakukan pencarian dititik awal korban tenggelam.

Selanjutnya dari Basarnas melaksanakan penyelaman didepan Seri Resort Gili Meno, Dusun Gili Meno Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara dan berhasil menemukan korban dalam keadaan tersungkur di koordinat.

Awal korban melaksaankan snorkling dan selanjutnya korban langsung di evakuasi ke Pelabuhan Bangsal Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan kuat dugaan korban terseret arus arus deras.

Kemudian oleh petugas Polsek Pemenang korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tandasnya.

Penulis : Rahmat
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

25 Januari 2020

Ponpes Qomarul Huda Bagu Gelar Haul, Ini Ungkapan Danrem 162/WB

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han
LOMBOK TENGAH - Keberadaan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu ditengah-tengah masyarakat sangat berperan aktif  dalam  memberikan,  mengajarkan, membimbing maupun mencerdaskan  masyarakat menuju kearah yang lebih baik bagi perkembangan kehidupan masyarakat khususnya di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya.

Hal itu diungkapkan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., saat memberikan sambutan pada acara Haul Syeh Abdul Qadir Jaelani, Gusdur dan Saleh Hambali Bengkel yang dirangkaikan dengan  Harlah Ponpes Qamarul Huda Bagu yang ke 59 dan Harlah NU ke 94 tahun 2020 di yayasan Ponpes Qomarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Loteng, Sabtu (25/1).

Danrem menyampaikan kebanggaannya terhadap keberadaan Ponpes Qomarul Huda mengingat banyak alumni santri Ponpes Qomarul Huda yang menjadi anggota TNI khususnya TNI AD.

"Seperti diketahui bersama, Panglima Besar Jenderal Sudirman juga seorang ulama dan kiyai yang menjadi tauladan bagi kami Prajurit TNI sehingga diharapkan kedepan banyak santri-santri yang masuk menjadi anggota TNI AD," paparnya.

Satu tahun yang lalu, Danrem 162/WB juga pernah mensosialisasikan ke  Ponpes bahwa apabila para santri yang akan mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI AD dan mampu menghapal 30 juz Alquran, maka akan diberikan priorotas baginya untuk menjadi anggota TNI AD.

Sebelumnya, Pimpinan Ponpes Qomarul Huda Bagu TGH. H.L. Turmudzi Badaruddin dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan ikut memeriahkan Haul Syeh Abdul Qadir Jaelani, Gusdur, Saleh Hambali Bengkel yang dirangkai dengan Harlah Ponpes Qamarul Huda Bagu yang ke 59.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi NTB H.L. Gita Ariadi. M. Si., dalam sambutannya menyambut baik tradisi yang berlaku di jajaran NU yakni Haul Syeh Abdul Qadir Jaelani, Gusdur, Saleh Hambali Bengkel yang dirangkai dengan Harlah Ponpes Qamarul Huda Bagu yang ke 59.

"Peringatan Haul ini sangat baik untuk dijadikan cermin bagi kita semua yang hadir dan bisa dijadikan sebagai contoh kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

"Pemda NTB siap untuk membina Ponpes Qomarul Huda menjadi ponpes yang berkembang pesat, terkenal dan menjadi kebanggaan kita bersama," pungkasnya.

Acara Haul yang dihadiri Dir Binmas Polda NTB Kombes Pol Beny Basir., Pembina Ponpes Manhalul Ma'arif Darek TGh. Ma'arif Makmun, para Pengurus PBNU wilayah NTB, rombongan keluarga dari Jawa Timur KH. Zaini., Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf Dian Asmiyandita, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para santri Ponpes Qomarul Huda Bagu dilanjutkan dengan tausiah oleh Ketua Lembaga Dakwah PBNU Pusat Prof. Dr. KH. Manarul Hidayat.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Darmawan : DPW Partai Berkarya NTB Berhak Mengganti DPD Mataram

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan memperlihatkan SK nomor 012/dpw/berkarya/VIII/2019
MATARAM - Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan membantah bahwa DPD Partai Berkarya Kota Mataram sedang bergejolak.

Yang sebenarnya justru Partai Berkarya Kota Mataram sedang berbenah untuk kemajuan partai menyongsong pilkada kedepan.

"Partai Berkarya tidak sama sekali Bergejolak. Partai Berkarya 2024 harus jadi pemenang." Ujar H. Darmawan pada Jumat (24/01) di Mataram.

Darmawan mengaku DPW Partai Berkarya NTB telah melakukan restrukturisasi kepengurusan di lima daerah yakni di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Dompu.

Restrukturisasi kepengurusan itu dalam rangka evaluasi kinerja untuk kemajuan Partai Berkarya kedepan. Dan sudah sesuai dengan perintah dari Ketua Umum Partai Berkarya.

"Ketua DPW berhak mengganti karena kita lihat kinerjanya, jadi bukan hanya kepengurusan di Mataram yang di evaluasi, harus kita kerja keras bersama kader pilihan yang terbaik. Revisi evaluasi perintah dari Ketua Umum," kata Darmawan.

Di tempat yang sama, Sekertaris DPW Partai Berkarya Provinsi NTB Indra Jaya menegaskan restrukturisasi kepengurusan dalam rangka evaluasi kinerja lima DPD yang ada di NTB itu tidak melanggar AD/ART Partai Berkarya.

Karena menurutnya, evaluasi kepengurusan itu menjadi hak DPW NTB untuk kemajuan Partai kedepan.

"Evaluasi kinerja itu boleh, kan untuk kemajuan. Bagaimana mau musda/musdalub lha Munas aja belum kok." Tegas Indra.

Untuk di ketahui bahwa Enam Ketua DPC Partai Berkarya se Kota Mataram mempertanyakan SK nomor 012/dpw/berkarya/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2018. SK yang dikeluarkan DPW Partai Berkarya NTB itu mengangkat I Gusti Nyoman Agung Sugantha sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram.

Menurut mereka, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram masih dijabat Lalu Wirasakti. Wira ditetapkan sebagai ketua dalam Musda Partai Berkarya pada 2018.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

24 Januari 2020

Partai Berkarya Kota Mataram Bergejolak

Foto Ketua DPC Partai Berkarya se-Kota Mataram berkumpul dan menandatangani surat mempertanyakan pergantian Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram Kamis (23/1)
MATARAM - Partai Berkarya di kota Mataram bergejolak. Pasalnya, sejumlah pengurus DPC Partai Berkarya Kota Mataram memprotes keputusan DPW Partai Berkarya NTB.

Enam Ketua DPC Partai Berkarya se Kota Mataram mempertanyakan SK nomor 012/dpw/berkarya/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2018. SK yang dikeluarkan DPW Partai Berkarya NTB itu mengangkat I Gusti Nyoman Agung Sugantha sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram.

Padahal, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram masih dijabat Lalu Wirasakti. Wira ditetapkan sebagai ketua dalam Musda Partai Berkarya pada 2018.

Mereka berkumpul dan menandatangani surat bersama terkait status Agung Sugantha. Surat itu akan disampaikan kepada DPW Partai Berkarya NTB dan ditembuskan ke DPP Partai Berkarya.

Ketua DPC Berkarya Kecamatan Mataram Zulhilmi mengatakan SK tersebut cacat prosedur lantaran tidak sesuai AD/ART Partai Berkarya.

"Seharusnya pergantian Ketua DPD itu dilakukan dalam mekanisme musda, musdalub, atau rapat DPD yang dihadiri seluruh ketua DPC. Tapi itu nggak pernah ada," ujar Zulhilmi kepada wartawan di Mataram Kamis (23/1).

Dikatakan, posisi Lalu Wirasakti masih sah sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram. Lagipula, nama Wirasakti masih tertera di KPU maupun di Bakesbang Poldagri.

Surat tersebut ditanda tangani enam ketua DPC Partai Berkarya se-Kota Mataram. Mereka adalah Zulhilmi Kecamatan Mataram, Nasrullah DPC Selaparang, Arwin Rosyadi DPC Ampenan, Haerudin AZ Cakranegara, Mariadi Sandubaya, dan Agus Sarjono DPC Sekarbela.

Zulhilmi menduga pergantian Ketua DPD Kota Mataram itu terkait pelaksanaan Pilkada Kota Mataram. Terkait itu, pihaknya berharap hal ini segera diselesaikan sehingga tidak berdampak terhadap proses Pilkada di Kota Mataram.

Sebagai kader Partai Berkarya yang berjuang membesarkan partai berharap semua pihak harus menjalankan mekanisme partai. Artinya, tidak membuat keputusan sepihak.

"Kalaupun ada rapat, kapan rapatnya. Kok kami semua nggak dilibatkan," ungkapnya.

Dia optimistis persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Lagipula, Partai Berkarya merupakan partai solid yang menghormati ketentuan partai.

Partai Berkarya Kota Mataram berhasil menempatkan satu kadernya sebagai anggota DPRD Kota Mataram pada pemilu legislatif 2019. Pihaknya bahkan meraup suara lebih kurang 11.400 suara di Kota Mataram.

Torehan itu cukup membanggakan mengingat Berkarya merupakan partai baru. Meski begitu, pihaknya kecewa dengan keputusan Ketua DPW Partai Berkarya NTB itu.

Penulis : Hadi
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

WNA Asal Inggris Ditemukan Tewas di Kolam Renang Gili Trawangan

Foto: WNA asala Inggris saat di temukan tewas tak bernyawa di kolam renang Gili Trawangan, Kamis (23/1).
MATARAM - Seorang WNA asal Negara Wales Inggris ditemukan tak bernyawa di sebuah kolam renang sebuah hotel di Gili Trawangan Kabutaen Lombok Utara, Kamis (23/1) dini hari sekitar pukul 02.45 Wita.

Menurut keterangan warga setempat dikutip dari pernyataan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto S.I.K. M.Si., malam ini, korban ditemukan sekitar pukul 05.30 wita atas laporan dari masyarakat yang diterima oleh Polsek Pemenang Lombok Utara.

“Dari hasil penyelidikan, korban diketahui bernama Lee David Merchant kelahiran British 18 Maret 1975 berjenis Kelamin laki-laki, WNA Wales, peke, alamat british citizen alias wales. No paspor 514456701,” terang Kabid Humas Polda NTB.

Dengan kronologis kejadian bahwa, Rabu (22/1) sekitar pukul 23.30 wita menurut keterangan saksi bernama Mariam Mariati melihat korban sedang berenang di kolam renang dalam kondisi mabuk.

Selanjutnya pada hari kamis  23 januari 2020 sekitar pukul 01.30 wita saksi Mariam Martati melihat korban sudah tengggelam dan tidak bernyawa lagi.

“Melihat kejadian tersebut kemudian saksi meminta bantuan kepada warga setempat untuk melihat keadaan korban kemudian korban dibawa ke tepi kolam. Setelah korban berada di tepi kolam kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan selanjutnya  menghubungi dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter korban dinyatakan sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di kamar korban dan di kamar korban ditemukan  barang yang diduga sabu-sabu.

“Adapun barang-barang yang diamankan dari kamar korban berupa 1 klip barang yang diduga sabu, kartu ATM serta pakaian kaos korban,” terangnya.

Kasus tersebut sudah ditangani Polres Lombok Utara dan untuk mengetahui penyebab meninggalnya jenazah korban  dibawa ke RS Bhayangkara Mataram.

Penulis : Rahmat
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

22 Januari 2020

Apel Fasilitator Rehab Rekon di KLU

LOMBOK UTARA - Masa proses rehab rekon rumah tahan gempa (RTG) bagi warga terdampak gempa bumi pada 2018 lalu diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2020 mendatang.

Terkait dengan itu, sekitar 522 orang fasilitator yang terdiri dari anggota Kodim 1606/Lobar, anggota Polres Lotara dan masyarakat melaksanakan apel fasilitator yang diambil Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar, SH. MH., dan Kapolres Lotara AKBP Herman Suriyono, S.I.K., MH., di Lapangan Supersemar Tanjung KLU, Selasa (21/1).

Pada kesempatan tersebut, Bupati KLU mengatakan apel fasilitator ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan dan ikhtiar m dalam proses percepatan rehab rekon di wilayah KLU.

Dijelaskannya, pihaknya sudah menerima dana bantuan stimulan dari Pemerintah Pusat untuk SK 22-24 dengan jumlah dana sebesar Rp 167.900.000.000,- untuk membangun rumah rusak ringan, sedang dan rusak berat.

Sebagai mitra kerja, lanjut Najmul Ahyar, fasilitator akan membantu penyelesaian masalah yang ada, berat dan ringannya tugas tergantung keihklasan kita dalam melaksanakannya.

"Dengan bimbingan Dandim, Kapolres dan Kalak BPBD, in sya Allah dapat berjalan dengan tertib dan lancar," ujar Bupati.

Sementara Dandim 1606/Lobar menyampaikan dalam pelaksanaan rehab rekon perlu adanya soliditas dan sinergitas semua fasilitator baik TNI, Polri maupun Sipil unutk kelancaran pembangunan.

Ditegaskannya, apabila ada oknum tertentu yang bermain dilapangan agar segera di laporkan sehingga bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Mari kita satukan niat dalam pelaksanaan tugas ini untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa sehingga percepatan proses rehab rekon tuntas hingga akhir Maret 2020 mendatang," harapan Efrijon.

Sedangkan Kapolres KLU mengajak untuk menjaga soliditas dan sinergitas semua fasilitator TNI, Polri dan Sipil agar tercapai semua tugas dalam mempercepat pembangunan rehab rekon.

Terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, Kapolres meminta agar segera di selesaikan sehingga tidak menghambat pembangunan RTG.

Apel fasilitator rehab rekon dihadiri Kasi Intel Korem 162/WB, Kalak BPBD KLU, para Pasi Kodim, Kasat Binmas Polres Lotara, Askorwil, fasilitator TNI, Polri dan Sipil Wilayah KLU dan Perwakilan Bank Mandiri.

Penulis : Dee
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

21 Januari 2020

Kapolres Lombok Utara Tandatangani Peresmian Gereja Dan Pura

Foto: Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suryono S.I.K. MH., saat meresmikan Gerejan dan Pura di Polres Lombok Utara Senin (20/1).
LOMBOK UTARA - Peresmian dan upacara syukuran pembangunan Gereja Oikumene Eben Haezer dan Puta Polres Lombok Utara, Senin (20/1).

Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suryono S.I.K. M.H.dalam sambutannya yang singkat menyampaikan,  bahwa setiap umat beragama selau terus saling hormat- menghormati, walaupun berbeda keyakinan, pembangunan gereja tersebut merupakan suadaya, tandas AKBP Herman Siryono.

Setelah acara sambutan selasai,Kapolres Lombok Utara menandatangani dua prasasti yakni Gereja Oikumene Eben Haezer dan Pura Amertaha Giri Rinjani, dan keduanya ada di Polres Lombok Utara.

Penandatanganan dua prasasti tersebut adalah merupakan bertanda telah selsainya dibangun tempat ibadah.

Penulis : Tamrin Rayes
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

Kapolda NTB Pimpin Pengambilan Sumpah Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi

Foto: Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si., didampingi Wakapolda NTB, saat menandatangani Pakta Integritas Seleksi Pengembangan Polri Sespimen, Sespima dan SIP 2020 di Gedung Haka Kota Mataram, Senin (20/1).
MATARAM - Pengambilan sumpah dan penanda tanganan pakta integritas seleksi pengembangan Polri Sespimen, Sespima dan SIP Tahun 2020, yang dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si., yang di gelar di Gedung Haka Kota Mataram, Senin (20/1).

Pengambilan sumpah dan penanda tanganan Pakta Integritas tersebut di hadiri Waka Polda NTB, Irwasda Polda NTB PJU Polda NTB, Panitia dan semua peserta seleksi Sespimen, Sespima dan SIP tahun 2020.

Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir M.Si., dalam sambutannya berpesan kepada seluruh panitia yang hadir, agar mengimplementasi perinsip-prinsip seleksi yang baik serta cegah KKN dalam seleksi pendidikan pengembangan Polri.

Kita sadari bahwa sebagai manusia  punya teman, punya kawan, punya saudara, punya keluarga, namun demikian ketika kita membantu dengan cara-cara  yang tidak baik  berarti kita mengambil hak orang lain, tegas Kapolda NTB.

Kepada pengawas internal dan eksternal dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sehingga fungsi Clean And Clear dapat terwujud dan penyimpangan tidak terjadi dalam proses seleksi.

"Kapolda NTB menekankan agar fokus dalam belajar dan jangan lupa selalu berdo'a kepada Tuhan, mintalah yang  terbaik."

Lulus belum tentu yang terbaik mintalah pada Tuhan agar diberikan yg terbaik bagi keluarga karena kita tidak tau  besok itu apa yang akan terjadi jangan dipaksakan diluar kehendak Tuhan  dengan melakukan hal-hal yang tidak baik.

"Ketika para peserta mengikuti ujian seleksi dengan cara yang baik  maka akan mendapatkan yang terbaik ,pasrahkan saja kepada Tuhan," tandas Irjen Pol Tomsi Tohir.

Penulis : Rahmat
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin

17 Januari 2020

Bupati Lobar Minta Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrim

LOMBOK BARAT - Usai merasakan kemarau panjang selama lebih dari separuh tahun 2019, kini Indonesia dihadapkan dengan permasalahan bencana lain seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sendiri, sejumlah bencana juga terjadi, baik angin kencang, puting beliung, banjir, kebakaran, longsor, kekeringan, dan lain-lain.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar mencatat sejak Januari hingga Desember 2019 ada 78 bencana yang terjadi di 10 kecamatan yang ada di Lobar.

Dengan rentetan bencana yang telah terjadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga dengan segala kemungkinan yang akan datang.

"Kondisi ini mengandung pesan bahwa masyarakat harus selalu berjaga-jaga, waspada, siaga untuk menghadapi baik bencananya sendiri maupun dampaknya dalam rangka memimimalisasi korban dan kerugian," kata Bupati H. Fauzan Khalid pada Upacara Kesiapsiagaan Penganggulangan Bencana di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Jum'at (17/1/2020) pagi tadi.

Pada upacara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, BNPB, para kepala OPD, para camat, jajaran TNI, Polri, dan PMI ini ia juga menyampaikan bahwa diprediksi kondisi iklim 3 bulan ke depan (Februari-April 2020) untuk wilayah NTB, curah hujan Februari  berkisar 151-400mm/bulan dengan kategori menengah hingga tinggi; Maret 151-300mm/bulan; dan April 50-300mm/bulan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 22-34 derajat celcius.

Serapan informasi masyarakat juga menjadi perhatian Fauzan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat diminta tetap harus teliti dalam mengambil informasi, terutama informasi tentang cuaca ekstrim sekarang ini. Ia meminta masyarakat untuk tidak cepat termakan hoax dengan tetap berpatokan pada informasi yang diberikan BMKG.

Tidak lupa bupati juga mengajak semua masyarakat untuk instropeksi diri, sadar jika bencana juga merupakan akibat dari kesalahan kita sebagai manusia. Hal ini menurutnya terjadi karena masyarakat masih suka membuang sampah di sungai. Akibatnya, hujan yang sudah lama ditunggu justru menjadi bencana. Ini terjadi karena masyarakat masih suka membuang sampah di sungai.

“Mari kita introspeksi diri, sebagian bencana yang terjadi adalah akibat perbuatan kita sendiri. Tahun lalu, sekian bulan kita mengalami kekeringan, hingga sejumlah bantuan air harus kita drop ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan di Lombok Barat, shalat istisqo’ pun kita lakukan. Namun, ketika hujan datang, sejumlah kali atau got mengalami kebanjiran hingga air meluber ke jalan-jalan,” jelasnya.

"Saya himbau kepada para camat dan kepala desa untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai dan juga memobilisasi mereka untuk membersihkan sungai, kali, atau got yang sudah kotor apakah dengan program padat karya atau gotong royong,” pungkasnya.

Penulis : SN01
Editor : Rahmat
Publikasi: Admin : Sasambo News

Petani HKTI NTB Diberikan Pinjaman Modal

Ketua Pembina HKTI NTB bersama anggotanya
MATARAM - DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB dan Bank NTB Syariah telah menyepakati kerjasama pendanaan modal melalui Pembiayaan Tunas Sejahtera iB Amanah. Petani bawang putih dan jagung binaan HKTI diberikan pinjaman modal.

Menindaklanjuti kerjasama itu, kini HKTI NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim). Penandatanganan dilakukan di Hotel Santika Kota Mataram, Jumat, 17 Januari 2020.

Ketua Pembina HKTI NTB, Rumaksi mengatakan hasil panen petani nantinya akan dijadikan bibit untuk memenuhi kebutuhan bawang putih di NTB maupun di luar daerah, sehingga pemerintah tidak lagi melakukan impor bawang putih.

“Karena itu di dalam kesepakatan ini nanti kami dari HKTI akan mengokupasi semua hasil panen para petani dan akan dibuat menjadi bibit untuk memenuhi semua kebutuhan baik di dalam daerah maupun di luar daerah,” katanya.

Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi, yang hadir dalam penandatanganan kerjasama, mengapresiasi HKTI yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk meminjam dana bagi petani di Lombok Timur.

“Pada tahun ini akibat lost bawang putih maka bapak Ketua HKTI NTB bersama kita berinisiatif meminjam dana pada Bank NTB. Ada sekitar 1500 petani yang dapat bantuan mudahan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat kami di Sembalun,” ujarnya.

“Bawah putih fenomena aspek kesehatan ranking tinggi sebagai obat dari segala macam obat. Ketika kita mengimpor bawang putih setiap tahun minimal 400 ribu ton maka kita juga harus memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat kita di Sembalun,” jelasnya.

Dia mengatakan, masyarakat di Lombok Timur kini semakin modern menyajikan bawang putih dalam kemasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Itu menurutnya karena masyarakat mulai sadar keuntungan dari industrialisasi seperti yang selalu diutarakan Gubernur NTB.

“Ada industrialisasi bawang putih diracik dikemas dan dia berkualitas tidak hanya dijual secara manual, tentu nilai tidak setinggi seperti diolah dan dikemas bagus,” ujarnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang hadir dalam kegiatan tersebut, meyakini kerjasama dengan Bank NTB Syariah akan membuat petani lebih sejahtera ke depan. Terlebih lagi Bank NTB yang berubah menjadi Bank NTB Syariah memiliki banyak sisi keuntungan.

“Oleh karena itu kalau Bank NTB sudah berani memberikan bantuan kepada petani bawang putih di Sembalun, aaya yakin bisnis ini akan punya masa depan yang cerah di masa yang akan datang,” katanya.

Dia berharap agar petani yang telah diberikan bantuan mampu bertanggung jawab dengan terus mengembangkan produktivitas pertanian mereka.

Penulis : SN01
Editor : Rahmat
Publikasi : Admin Sasambo News

16 Januari 2020

Babinsa Desa Campa Bantu Persalinan Mantan Istri Pimpinan MMIT Santoso

KABUPATEN BIMA – Sekitar pukul 20.00 Wita, Mantan istri pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia Timur (MMIT) Santoso, Umi Delima melahirkan bayi perempuan dengan berat 3,2 Kg di Bidan Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Rabu (15/1).

Menurut Babinsa Campa Koramil 1608-02/Bolo Serda Arifudin yang ikut membantu  proses persalinan di Bidan Desa, pada saat Umi Delima mulai merasakan kesakitan hendak melahirkan, paman Umi Delima meminta bantuan untuk membawanya ke Bidan Desa di Desa Dena menggunakan sepeda motor.

“Setibanya di Bidan Desa, Umi Delima langsung diperiksa dan dibantu hingga melahirkan bayi perempuan dengan panjang 47 cm dengan berat badan 3,2 kg,” terang Arifudin bersama istri yang ikut menjenguk dan menemani Umi Delima.

Terpisah, Komandan Kodim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal membenarkan informasi tersebut berdasarkan laporan Babinsanya di desa binaan.

“Ini patut diapresiasi dan bisa dijadikan inspirasi bagi para personel Kodim untuk membantu siapa saja tanpa melihat status maupun pangkat dan jabatannya,” ujar Dandim.

Dijelaskannya, sebagai Babinsa sudah seharusnya tetap berada ditengah-tengah warga binaannya untuk melaksanakan komunikasi sosial dan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa binaan dengan harapan terciptanya kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Penulis : SN06
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

Kepala Desa Se-Kecamatan Gunungsari-Batulayar Ogah Pisah

Pertemuan Kepala Desa Se-Kecamatan Gunungsari-Batulayar Ogah Pisah
LOMBOK BARAT - Viralnya pemberitaan statement sejumlah kepala desa (kades) yang ingin pisah dari wilayah Kabupaten Lombok Barat membuat gerah sejumlah anggota Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB). Pagi tadi (16/1/2020) pengurus forum yang belum definitif ini membahas dua hal penting. Yang pertama adalah masalah pengukuhan FK2GB, dan kedua terkait pemberitaan statemen sejumlah kades yang dimuat salah satu koran lokal.

Sebelum acara pertemuan dimulai, Camat Batulayar Syahrudin dan Camat Gunungsari H. M. Mudasir lebih memilih duduk di berugaq luar. Mereka tidak ingin turut memfasilitasi pertemuan meskipun pada saat yang sama, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nur Hidayah pun tiba. Namun kehadirannya diterima di ruang kerja Kepala Desa Midang. Tidak lama berselang, Hj. Nur Hidayah kemudian kembali menuju kendaraan dinasnya.

“Intinya, Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Hj. Nur Hidayah meminta kita tetap menyatu di Kabupaten Lombok Barat,” papar Kades Midang Samsudin sebelum pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Midang.

Dari 25 orang anggota FK2GB, lebih dari separohnya hadir, dan dinyatkan quorum. Pertemuan berlangsung alot dan saling melempar gagasan pro dan kontra. Bahkan Kades Lebah Sari, H. Sibawaih yang tadinya getol dan mengaku turut berstatement pun akhirnya melunak.

“Saya memang ikut berstatement, tapi setelah ada kesepakatan seluruh kades di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar agar tidak ingin pisah dari Lombok Barat, maka saya pun memilih jalur yang sama, tetap dalam koridor wilayah Lombok Barat,” kata H. Sibawaih sambil meghimbau agar semua berhati-hati dan saling memback up antar kades.

Pernyataan Sibawaih, ternyata diikuti pula oleh Kades Batulayar H. Taufik, Kades Bengkaung Nasrudin, Kades Meninting Zulkarnaen dan sejumlah kades lainnya pun bersepakat. Mereka menyatakan ogah untuk lepas dari wilayah Lombok Barat. Hal ini dinyatakan dengan ketukan meja sebanyak tiga kali, pertanda kesepakatan itu sebagai bukti kuat.

Sesaat berlangsungnya pertemuan, muncul Kades Jeringo Syahril dan duduk di samping Kades Penimbung Abdul Haris sebagai pemandu dan Ketua FK2GB non definitif.

Pada sesi dialog dan semua peserta diberikan kesempatan untuk berbicara seputar pengukuhan pengurus forum dan klarifikasi pemberitaan. Saat itulah Kades Jeringo Syahril memberikan masukan. Ia mengatakan, masalah pemberitaan merupakan hal biasa dan wajar. Kata dia, pemekaran itu adalah sebuah kebutuhan. Namun semua itu tergantung bupati dan DPRD.

Di tengah berlangsungnya pembahasan, Syahril mengemukakan, pernyataan dan statement itu sah-sah saja. Namun itu tidak gampang, memerlukan waktu dan proses yang lama untuk merealisasi pemekaran, harus mengikuti alur aturan yang ada.

“Kalau memang bupati menjadikan itu hal yang positif bagi masyarakat, pasti akan diberikan rekomendasi. Boleh-boleh saja kita berstatement dan itu sah-sah saja,” kata kades yang suka berkaca mata hitam ini.

Namun ada kades yang menimpali. Memang berstatement itu sah-sah saja dan menjadi konsumsi media dalam hal ini media lokal yang memuat. Namun di luar, statement itu sudah ‘mencoreng’, seolah-olah anak sendiri memusuhi orang tuanya.

“Kalau saja alasan statement itu benar, kan kita bisa mencari alternatif lain untuk penyelesaiannya,” kata salah satu kades yang tadinya diam dan seperti kontra terhadap statement untuk pemekaran.

Kesimpulan yang didapat, apapun alasannya, pernyataan seluruh kades di wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batulayar untuk tidak lepas dari wilayah Lombok Barat, tidak melalui FK2GB. Alasannya, karena forum ini belum definitif. Artinya, belum resmi dan belum dilegalkan melalui surat keputusan (SK) dan belum ada pengukuhan resmi. Dengan begitu, pernyataan tersebut disampaikan secara personal.

“Kebetulan hadir juga dari Humas Lombok Barat yang bisa membahasakan dan memberitakan dengan tidak sepihak,” kata salah satu kades menunjuk ke arah tim Humas yang sempat bertugas peliputan.

Namun usai pertemuan, Syahril mengemukakan, pada prinsipnya pemekaran itu adalah sebuah kebutuhan. Siapapun boleh berstatement dan itu sah. Toh itu akan menjadi sebuah perbaikan kepada masyarakat. Namun kata dia, pemekaran itu jangan dianggap terlalu berlebihan, itu hal yang wajar, tapi itu cara masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan pemerintah daerah bisa membaca keluh kesah. Keluh kesah yang dicontohkan Syahril seperti pelayanan publik adminduk masing-masing kecamatan ada UPTD. Tujuanya untuk mempercepat pelayanan.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News