30 Desember 2019

Sukses Pulihkan NTB Pasca Gempa, Ini Kata Gubernur NTB

LOMBOK BARAT -  Usai melepas Pasukan Batalyon Zeni TNI yang akan kembali ke induk satuannya di Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Senin (30/12), Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., dalam wawancaranya dengan insan pers memberikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh personel Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi Terpadu Batalyon Zeni TNI yang telah melaksanakan tugas dengan semangat dan kesuksesan.

"Hari ini, kita melepas satuan Zeni TNI yang akan kembali ke Kesatuannya dengan kepala tegak karena perang sudah berhasil kita menangkan," ujarnya.

Menurutnya, perang fisik itu kelihatan lawannya, tetapi perang melawan ketakutan, perang melawan kekhawatiran dan perang melawan keputus asaaan sudah bisa ditaklukan sehingga NTB sudah pulih sedemikian rupa seperti sedia kala.

"Jadi atas nama Pemerintah Daerah NTB mengatakan bahwa perang sudah bisa kita menengkan," tegas Gubernur NTB.

Terkait dengan rumah yang belum dilakukan rehab rekon, Gubernur NTB mengatakan itu hanya permasalahan waktu, tentu ada data-data yang harus disempurnakan karena itu menyangkut akuntabilitas. Jangan sampai dibangun dan mengeluarkan dana tetapi harus ada kejelasan akuntabilitasnya dan ada prinsip kehati-hatian. "Tapi semua harus yakin semua akan indah pada waktunya," pungkasnya.

Sementara Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos., menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi mengucapkan terimakasih karena proses percepatan rehab rekon tidak lepas dari TNI selama di NTB. "Dari 200 unit rumah yang sudah dikerjakan sebelumnya, sekarang sudah mencapai hampir 200 ribu unit rumah yang sudah dikerjakan," terang Ahsanul Khalik.

Terpisah, perwakilan BNPB RI Mayjen TNI Komarudin Siregar penyampaikan permohonan maaf Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang tidak bisa hadir ditempat ini untuk melepas para Prajurit Batalyon Zeni TNI yang telah melaksanakan proses percepatan rehab rekon terpadu selama satu tahun di NTB.

Dijelaskannya, Gubernur NTB sebenarnya meminta anggota Satgas di NTB sampai bulan Maret 2020 karena kinerja kalian sangat bagus. Namun Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., memiliki pertimbangan lain mengingat kalian sudah melaksanakan tugas selama satu tahun,

"Jadi harus ditarik dan kembali ke kesatuan masing-masing, sehingga Kepala BNPB RI dan Gubernur NTB loyal walaupun cinta kepada kalian" papar mantan Pangdam IX/Udayanan tersebut.

Namun surat permohonan Gubernur NTB, sambungnya, akan tetap disampaikan kepada Panglima TNI dan berharap semoga penggantinya segera datang dan melaksanakan tugas sampai bulan Maret 2020.

Selain itu, Komarudin juga menyampaikan pesan dari Kepala BNPB RI bahwa Kepala BNPB RI mengucapkan terimakasih yang setinnggi-tingginya dan rasa bangga yang tak terhingga kepada para Prajurit Batalyon Zeni TNI yang telah melaksanakan tugas dengan semangat dan sukses. "Pesan tersebut agar disampaikan kepada Komandan satuan kalian masing-masing," harapnya.

Kepala BNPB RI juga memberikan dana pembinaan sebesar 50 juta kepada masing-masing Kompi.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lombok Utara, para Dandim jajaran Korem, Kapolres Lobar, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem  dan para undangan lainnya.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi: Admin : Sasambo News

18 Desember 2019

Lombok Barat Punya PERDA PUP

SASAMBO NEWS –  Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin kosern pada isu pernikahan dini. Di tahun itu Pemkab Lobar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melaksanakan program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK), yang selanjutnya dicantumkan dalam Surat Edaran Bupati Lombok Barat No 843.4/34/BKBPPP/2016.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat membuka Sosialisasi Perda Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Aruna Hotel Senggigi, Rabu (17/12) kemarin.

“Tidak berhenti di sana, terkait batasan usia pernikahan ini juga tertulis sebagai Peraturan Bupati yakni pada PERBUP No 30 Tahun 2018 yang mendukung program GAMAK untuk mencegahan pernikahan usia anak,” lanjut Taufiq.

Keseriusan Pemkab Lobar dalam menangani isu ini kemudian berujung dengan terbitnya Peraturan Daerah atau Perda no. 9 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Dengan keluarnya Perda ini membuat Lombok Barat menjadi satu-satunya Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki Perda tentang PUP. Di Indonesia sendiri, tercatat dari 514 kabupaten/kota yang ada, hanya kurang dari sepuluh persen diantaranya yang memiliki perda serupa.

“Untuk dapat menekan angka perkawinan usia anak tidak cukup hanya dengan produk hukum saja, tetapi yang terpenting adalah di tatanan implementasinya perlu adanya pendekatan yang kolaboratif dan membangun sinergi semua pihak, termasuk seluruh elemen masyarakat. Untuk itu pertemuan hari ini sangat perlu dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto menyampaikan bahwa sosialisasi tentang Perda ini sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung dalam perda tersebut. Dalam mensosialisasikan Perda ini, Dinas DP2KBP3A juga bekerjasama dengan sejumlah NGO yang tegabung dalam Aliansi YES I DO.

“Setelah mengetahui substansi dari perda tesebut, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari,” harap Hary di hadapan peserta yang terdiri dari para Camat dan Kepala Desa se-Lobar, serta sejumlah perwakilan NGO dan perwakilan DPRD Lobar.

Selama ini, usaha pemkab Lobar dalam menuntaskan pernikahan dini bisa dikatakan cukup berhasil. Melalui program Gamak, pemerintah mampu menekan angka pernikahan usia anak.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2015, persentase perempuan yang menikah di bawah umur 21 tahun mencapai angka 56,77%, sedangkan untuk laki-laki yang menikah dibawah 21 tahun menyentuh 23,89%. Di tahun 2018, angka perkawinan di bawah 21 tahun pada perempuan menjadi 23,95%, sedangkan pada Laki-laki menjadi 7,5%.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

Akhir 2019, Ditlantas Polda NTB Gelar Operasi Lilin

SASAMBO NEWS - Direktorat Lalulintas (Dirlantas) Polda NTB bersiap menggelar operasi lilin jelang perayaan natal dan tahun baru 2020.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Amin Litarso, mengatakan operasi lilin akan mulai digelar mulai 23 Desember sampai 1 Januari.

"Operasi lilin mulai 23 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020. Untuk gelar pasukan tanggal 19 serentak di Indonesia," ujarnya, Selasa, 17 Desember 2019.

Kombes Pol Amin Litarso, menjelaskan operasi lilin tersebut merupakan operasi kemanusiaan yang mengamankan pelaksanaan natal dan mengamankan pusat perbelanjaan dan destinasi wisata yang menjadi target kunjungan masyarakat.

"Operasi kemanusiaan, sasaran membantu mengamankan saudara kita yang melaksanakan ibadah di gereja, perayaan natal, pusat perbelanjaan dan tempat wisata," katanya.

Polisi juga akan melakukan pengaturan arus lalu lintas menuju lokasi wisata jelang tahun baru, dan menerjunkan polisi mengamankan lokasi wisata.

"Khusus tahun baru kita setting pengamanan baik jalur menuju lokasi wisata maupun di daerah wisata itu sendiri," ungkapnya.

Gelar Rakernis

Pada waktu yang sama, Ditlantas Polda NTB menggelar Rakernis di Lombok Plaza Hotel, Kota Mataram.

Rakernis tersebut, kata Dirlantas sebagai tindak lanjut Rakernis Korlantas Polri dan penandatanganan fakta integritas

"Tindaklanjut Rakernis Korlantas Polri dan fakta integritas penegakan hukum dan tilang dan barang bukti lakalantas," ungkapnya.

Dalam Rakernis ditekankan menjadi polisi lalulintas yang di era digital. Pada poin tersebut, pelayanan SIM ditekankan harus transparan.

"Pelayanan SIM harus transparan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi dan biaya permohonan SIM. SIM itu kompetensi bukan serta-merta sudah cukup umur dapat. Harus ujian, syarat jasmani dan rohani," katanya.

Dia menjelaskan ada beberapa trobosan polisi terkait sistem digitalisasi dalam proses pembuatan SIM. Polres Lombok Timur misalnya, membuat terobosan ujian SIM tertulis melalui aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan ujian praktik.

"Nanti akan menuju ke arah sana di Lombok Timur sudah ada ujian melalui media aplikasi. Kalau lulus baru tinggal ujian praktik. Kasatlantas mendapatkan perhargaan di Jakarta," ujarnya.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

14 Desember 2019

Svarga Resort Gelar Kompetisi Barista

LOMBOK BARAT – Pekan depan, tepatnya pada 21 Desember mendatang, Svarga Resort Senggigi akan menggelar Kompetisi Barista Kopi yang akan diikuti oleh para barista kopi dari hotel-hotel di kawasan Senggigi. Ajang ini dimaksudkan untuk memasarkan kopi dan mengangkat tren produk kopi lokal Lombok, khususnya di Lombok Barat.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada acara Coffee Talk bersama Para Pengusaha Minuman Kopi, General Manager (GM) Hotel dan para pengelola UMKM di Svarga Resort Senggigi, Kamis (12/12) kemarin.

Disebutkan Fauzan, ada hal yang menarik di tahun 2014 kemarin, beberapa media di Eropa menemukan hal yang pararel antara jumlah peminum kopi dan penurunan penikmat alkohol.

"Ini artinya penikmat kopi lebih meningkat dibandingkan penikmat alkohol. Saya juga penikmat kopi. Minum kopi hampir lima sampai sepuluh kali sehari," terang Fauzan.

Bupati juga melanjutkan jika industri-industri kecil seperti produksi kopi harus tetap mendapatkan perhatian lebih.

"Masalah industri kecil, UMKM ini ada prioritas kita terutama yang bentuknya produksi, seperti produk kopi yang teman-teman lakukan," lanjutnya.

Dodi, salah satu pemilik usaha kopi menjelaskan bahwa potensi kopi di Lombok Barat sangat luar biasa.

"Saya contohkan Kopi Tradisional di Prabe Batu Mekar Lingsar. Di sana lahannya sangat luas, tetapi dari pengelolaan dan penataan kebunnya masih kurang," ungkap Dodi.

Dodi mengaku, belum ada link untuk mengelola kebun-kebun kopi yang ada di Lombok Barat. Ia berharap semoga kedepan Lombok Barat memiliki hasil kopi yang lebih berkualitas lagi.

"Kebetulan ada beberapa petani kopi di Lombok Barat dan Lombok Timur yang saya bina dengan swadaya memberikan edukasi bagaimana proses pengelolaan dan pemasarannya," tuturnya.

Sebagai dukungan kepada pengelola UMKM khususnya di bidang kopi, beberapa hotel di Senggigi diketahui sudah mulai beranjak mengganti supply kopi dari kopi reguler atau pabrikan ke kopi lokal.

Seperti yang disampaikan General Manager Svarga Resort, Yusuf Ali. Diakuinya, satu tahun terakhir ini sudah mulai menjajaki kopi-kopi lokal sebagai pengganti kopi reguler. Tahap menjajaki ini disebutkan Yusuf Ali tidak mudah. Ia harus melihat beberapa aspek yang sangat penting sehingga bisa berbuah positif bagi pihak hotel maupun pelaku usaha kopi. Kopi yang akan dipakai, jelasnya, harus mempunyai kestabilan rasa, dan harus bisa memenuhi kebutuhan hotel saat dibutuhkan.

"Kami sedang dalam proses itu (pindah ke kopi lokal). Prosesnya tidak sesimpel itu, karena packaging (kemasan, red) harus sesuai dan dari segi bisnis juga harus masuk. Tentu aspek kestabilan rasa dan stok produk merupakan yang paling penting dalam hal ini," ungkap Yusuf.

Penulis : SN88
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

Ketum Badko HMI Bali-Nusra: Fokus Gerakan pada Kegiatan Kajian dan Tulisan

Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra, Rizal Mukhlis
SASAMBO NEWS – Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra, Rizal Mukhlis menekankan gerakan mahasiswa khususnya HMI saat ini lebih menitikberatkan sikap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada kegiatan kajian dan tulisan, sehingga lebih memahami isu yang akan diangkat maupun disampaikan kepada pemerintahan. Sertamelihat dinamika di masyarakat terkait aksi-aksi bela islam seperti aksi 212 yang mana saat ini sudah jauh dari patron awalnya.

Rizal Mukhlis menilai diawal aksi 212 memang murni gerakan umat muslim dari seluruh penjuru negeri datang ke Jakarta mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, namun itu sudah berlalu dan Ahok sudah mendapat hukuman.

“Persoalan ini (penistaan agama) kan sudah selesai. Ahok sudah dihukum. Kemudian kita sama-sama menyerahkan kasus ini ke kepolisian,” kata Rizal, disela-sela acara silahturahmi dengan jajaran dan anggota Badko HMI Bali-Nusra, di Mataram, pada Rabu kemarin (11/12/2019).

Namun, menurut Rizal, jika ada kegiatan yang mengatasnamakan 212 seperti reuni dan lain-lain, sebenarnya itu bukan hal yang tabu. Bukan tidak bisa, tetapi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan 212 menghadirkan kepentingan diluar dari kepentingan umat muslim saat itu.

Selain itu, disampaikan Ketua Badko HMI Bali-Nusra juga terkait dengan menyingkapi isu-isu kekinian. Pihaknya, kata Rizal, lebih mengedepankan dialog atau musyawarah guna untuk menemukan akar masalah sehingga tidak gegabah dalam menyingkapi penomena yang terjadi.

“Istilahnya, ketika ada persoalan kita tabayun dulu sehingga akar permasalahannya sesuai dengan akar permasalahan yang terjadi. Hal tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk menjaga kantibmas ditengah masyarakat,” ujarnya.

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian serius, menurut Rizal Mukhlis adalah persoalan narkoba. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk perang melawan narkoba.

“Narkoba saat ini sudah menjadi persoalan yang serius untuk disikapi,” kata Rizal. Menurutnya perang terhadap narkoba harus dilakukan karena menyangkut generasi penerus kita.

“Kita lihat disekitar kita banyak generasi penerus kita yang terjerat persoalan narkoba karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk memerangi narkoba,” terangnya.

Langkah nyata yang harus dilakukan, kata Rizal, adalah dengan cara mencegah pemakaian narkoba, mulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat dan orang-orang yang ada disekitar kita.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

Bank NTB Syariah dan HKTI NTB Jalin Kerjasama

MATARAM - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB melakukan tandatangan kerjasama mitra strategis dengan PT Bank NTB Syariah. Penandatanganan kerjasama digelar di Kota Mataram, Jumat, 13 Desember 2019.

Kerjasama tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan Tunas Sejahtera IB Amanah PT Bank NTB bagi petani bawang putih dan jagung binaan HKTI NTB di seluruh NTB.

Para petani yang tergabung dalam HKTI akan diberi kemudahan pinjaman dana untuk pembelian sarana produksi oleh Bank NTB Syariah.

Penandatanganan dilakukan secarah  langsung oleh Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo  dengan Ketua HKTI NTB, Rumaksi yang disaksikan oleh Pejabat Sekda NTB Iswandi dan Kepala OJK NTB.

Ketua HKTI NTB, Rumaksi mengatakan penandatangan yang dilakukan dengan Bank NTB Syariah merupakan sejarah. “Ini peristawa yang bersejarah bagi kami HKTI,” katanya.

Baginya, sesuai dengan komitmen HKTI bahwa petani harus menjadi kaya dan dapat menyekolahkan anak mereka. Maka perjanjian kerjasama tersebut menjadi penting bagi petani.

“Amanat ketua umum kami yang juga Staf Kepresidenan, Pak Moeldoko bahwa petani harus kaya agar bisa mengangkat harkat dan martabat dan bisa menyekolahkan anak anak,” ujarnya.

Rumaksi mengatakan, untuk melindungi petani yang tergabung dalam HKTI, telah dilakukan kerjasama pola kemitraan baik dengan perusahaan maupun dengan bank. Sehingga, ketika petani panen, perusahaan dapat langsung membeli hasil panen petani.

Rumaksi mengatakan HKTI tengah memperjuangkan harga minimal untuk petani. Itu untuk mengantisipasi ketika harga anjlok maka petani tidak merugi.

“Sekarang sesuai dengan harga pasar, tapi apabila harga anjlok maka digunakan harga minimal sebagai harga pembelian,” ujarnya.

Direktur Utama PT Bank NTB, Syariah Kukuh Rahardjo, mengatakan kerjasama dalam bentuk pembiayaan tersebut agar petani dalam membeli sarana untuk produksi.

“Pada saat mereka ingin menanam, kami siapkan pembiayaan untuk pembelian sarana produksinya. Setelah mereka panen, mereka akan menyetorkan hasil penjualan kepada pembeli dan kami akan memotong hasil penjualan,” ungkapnya.

Dia menargetkan kerjasama mencapai Rp75 miliar yang akan disuport Bank NTB Syariah pada petani HKTI.

“Untuk pengembangan budidaya tanaman jagung dan bawang putih. Target kami 75 miliar, kami akan support untuk penyaluran pembiayaan pengembangan jagung dan bawang putih,” ujarnya.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News

2 Desember 2019

UIN Mataram Dapat Bantuan IsDB, Ini Prosesnya

SASAMBO NEWS – Perjalanan panjang dan berliku Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mendapatkan bantuan dari Islamic Development Bank (IsDB) akhirnya terwujud. Ratusan miliar didapat untuk pengembangan dan pembangunan gedung kampus.

Bantuan dimaksud untuk menggarap lima bidang yakni pembangunan fisik, peralatan, pengembangan kurikulum, perbaikan manajemen dan program pelatihan.

Adapun terkait bantuan tersebut digunakan membangun sembilan gedung baru terdiri dari polyclinic, general library & ICT center, integrated class room tiga gedung belajar, integrated laboratory, training centre, multi purpose building dan research centre.

Ketua Project Implementasi Unit (PIU) IsDB UIN Mataram, DR. H.  Lukman Hakim, M.Pd. mengatakan dana support yang didapat UIN Mataram untuk mendukung lima bidang tersebut terdiri dari sumber pemerintah Indonesia (GOI –Government Of Indonesia) Rp.123 miliar dan dari IsDB berjumlah sekitar Rp.370  miliar.

“Total UIN Mataram dapat support dana dari IsDB sekitar 493 miliar untuk pembangunan sembilan gedung baru dan program nonfisik,” ujar Lukman.

Dikatakan bahwa saat ini pembangunan sembilan gedung  merupakan puncak program setelah melalui rangkaian tahapan persiapan dengan ragam training, workshop dan pengembangan yang dilakukan UIN Mataram.

“Dalam waktu dekat  pembangunan sembilan gedung dapat dimanfaatkan,” katanya.

Bantuan tersebut berawal dari pengajuan yang dilakukan UIN Mataram sejak 2008 (saat itu masih status IAIN). Dalam kurun waktu dua tahun terus Tim Panitia terus melakukan perbaikkan dan penyempurnaan  proposal. Kemudian pada tahun 2010 masuk dalam blue book dan 2011 masuk green book Bappenas RI.

Seiring waktu gayung bersambut,  dalam proses dapat dukungan dari banyak pihak utamanya dari Gubernur NTB saat itu Muhammad Zainul Majdi. Tim Bappenas dan Kemenag RI berkunjung ke IAIN Mataram untuk memastikan lokasi pembangunan.

Sebagai pertanda baik pada tanggal 12 Mei 2012, Tim IsDB dari Jeddah yang didampingi tim dari Kemenag, Bappenas, dan Kemenkeu kunjungan lapangan ke IAIN Mataram dan berbuah hasil pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan penandatanganan The Minutes of Meeting dengan para pihak.

Sejak itulah, IAIN Mataram melakukan penguatan kapasitas melalui empat  program utama yakni pengembangan manajemen, pengembangan akademik, pengembangan SDM, dan pengembangan informatika.

Dari program tersebut telah dapat dilihat hasilnya; dari IAIN menjadi UIN, dari tiga fakultas menjadi lima, dari 12 prodi menjadi 32 prodi. Bahkan, saat ini UIN memiliki 100 doktor, yang semula hanya tujuh.

“UIN juga memiliki tujuh guru besar, yang semula hanya dua,” katanya.

Selain capain tersebut, sebagai bagian dari yang menggembirakan adalah alih status lembaga dari IAIN menjadi UIN berdasar Peraturan Presiden tertanggal 3 April 2017,  dalam hitungan voleme training dan pendidikan bergelar dalam negeri 300 orang, dan luar negeri 428 orang.

Pada Rabu 17 oktober 2018, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin meresmikan pembangunan sembilan gedung baru UIN Mataram. Peresmian ini ditandai dengan pemencetan tombol sirine dan penandatanganan prasasti menandai dimulainya ground breaking pembangunan sembilan gedung UIN Mataram.

“Pembangunan sembilan gedung baru UIN Mataram yang sekarang itu menjadi puncak dari serangkaian proses yang sangat panjang,” ucapnya.

Progres pembangunan gedung baru UIN Mataram telah 93 persen. Gedung tersebut rampung diharapkan pada Desember 2019.

“Dari kontrak selesai bulan februari 2020 namun Insya Allah terjadi percepatan di bulan Desember 2019 sudah selesai, mudahan tidak ada kendala,” terang Lukman Hakim.

Penulis : SN01
Editor : Hadi
Publikasi : Admin Sasambo News